BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut potensi total kredit karbon Indonesia yang dapat diperdagangkan hingga 2050 mencapai 13,4 miliar ton setara karbon dioksida (CO2).
Menhut mengungkap, total kredit karbon ini dapat memberikan potensi ekonomi yang sangat besar per tahunnya bagi Indonesia apabila diperdagangkan. Adapun nilai ekonomi dari potensi kredit karbon tersebut bisa mencapai Rp127,98 triliun per tahun, bergantung pada harga karbon di pasar global.
“Kalau ini (kredit karbon) diperdagangkan di 5 dolar AS (per ton CO2), dengan potensi itu maka akan ada nilai ekonomi sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Kalau kita buat angka yang lebih tinggi, di 15 dolar AS per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun,” kata Raja Juli, Jumat (24/10/2025) melansir Antara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Aturan ini menjadi dasar ekonomi karbon Indonesia agar mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Meskipun begitu, Raja Juli menilai pasar karbon kini tergolong masih lesu sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu.
Maka dari itu, pihaknya tengah menyempurnakan regulasi agar pasar karbon dapat berjalan serta berkontribusi terhadap target NDC, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Baca Juga:
Pemerintah Ubah 481 Ribu Ha Lahan Hutan di Papua Selatan untuk Program Swasembada
KLH: Minimnya Tutupan Hutan Salah Satu Penyebab Utama Banjir di Bali
Raja Juli menyampaikan, program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo akan menjadi salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon.
Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan berlipat bagi petani hutan.
“Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, potensi-potensi tersebut akan dibahas dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang.
Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil pada 6-7 November 2025.
Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.
Pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.
Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) yang dapatv memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.
“Itu (MoU) juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi enggak ada carbon leaking, enggak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment,” terangnya.
(Raidi/Aak)
