BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah menyiapkan 481 ribu hektare (ha) lahan hutan di Provinsi Papua Selatan, untuk dijadikan kawasan program percepatan swasembada pangan dan energi.
Adapun lokasi percepatan swasembada tersebut akan disiapkan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengembangan PSN tersebut sudah mulai berjalan.
“Pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang kita jalankan dengan cara yang benar,” ujar Zulhas usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air, Senin (29/9/2025), dilansir dari Antara.
Zulhasn menyampaikan, pemerintah dan seluruh pelaku kepentingan terkait memprioritaskan aspek keamanan lingkungan.
Hal ini meliputi penataan ruang, pengaturan Hak Guna Usaha (HGU), hingga kelengkapan administrasi lainnya, agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas landasan prinsip pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Baca Juga:
Prabowo Nyatakan Indonesia Akan Jadi Lumbung Pangan Dunia di Sidang PBB
Potensi Durian Bandung Barat Bisa Jadi Peluang Besar Genjot Ekonomi dan Wisata
Ia mengatakan PSN Wanam dapat menjadi penopang kemandirian nasional melalui program swasembada pangan dan energi. Salah satunya melalui program cetak sawah, yang nantinya mampu meningkatkan produksi beras nasional.
Tidak hanya menghasilkan beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, di kawasan ini juga akan dibangun industri etanol dan bahan bakar biodiesel 50 (B50).
Zulhas mengatakan bahwa etanol bisa didapatkan dari tebu dan singkong, sementara B50 merupakan campuran bahan bakar diesel dan minyak sawit.
Selain itu, ia mengatakan bahwa akan dikembangkan pula pabrik propelan, atau bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan tekanan gas untuk melontarkan peluru dari senjata api maupun roket.
“Jadi, ini akan membuka ruang bagi pengembangan menuju swasembada pangan energi dan air. Ini tentu pekerjaan besar, memang harus ada terus menerus koordinasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, karena ini menyangkut kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Zulkifli Hasan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, pemerintah telah melepaskan status kawasan hutan bagi 474 ribu hektare (ha) lahan di PSN Wanam.
“Dari yang dimohonkan, itu 474 ribu hektare yang sudah dilepas dari (status) kawasan hutan. Yang (sudah) jadi (terbit) PBT (Peta Bidang Tanah) itu 451 ribu hektare,” kata Nusron.
Ia mengatakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan dan tidak ada yang bermukim, sehingga merupakan tanah milik negara dan tidak perlu melakukan prosedur pembebasan tanah.
Nusron merincu data penggunaan lahan yang sudah masuk dalam PBT per hari Senin (29/9/2025). Adapun penggunaan lahan terdiri dari 1.140 ha lahan yang rencananya diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan dan pemukiman para pekerja PSN, 263 ribu ha untuk sawah, serta 146 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit.
Meskipun demikian, ia tidak memberikan keterangan sejauh mana progres pengembangan PSN tersebut, karena hal itu merupakan pekerjaan dan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
(Raidi/Aak)
