JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan pihaknya memasang tarif sebesar Rp1.000.000 sebagai biaya pengurusan sertifikasi halal untuk warung makan atau warteg. Hal ini meluruskan informasi yang beredar di media sosial bahwa tarif sertifikasi halal dipatok sebesar Rp10 Juta.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. Ahmad Haikal Hasan atau yang kerap disapa Babe Haikal mengatakan bahwa biaya mengurus sertifikat halal senilai 10 juta adalah informasi tidak benar dan merupakan ulah dari oknum diluar badan halal.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh informasi di media sosial terkait biaya pengurusan sertifikasi halal senilai Rp10 Juta.
Babe Haikal menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah mengusut oknum yang memberi informasi tersebut. Diduga oknum berasal dari lembaha pemeriksa halal.
“Saya temukan ada oknum yang bandel seperti itu [mematok biaya sertifikasi halal Rp10 juta]. Oknumnya di luar Badan Halal, oknumnya itu di lembaga pemeriksa halal. Ada oknum, yang sekarang lagi kita usut,” ungkap Babe Haikal, dikutip TeropongMedia dari Bisnis pada Rabu (4/3/2025).
BPJPH merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi halal. Babe Haikal menjelaskan bahwa pelaku UMK khususnya warung makan dan warteg hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp650.000 kepada badan halal untuk pengurusan sertifikasi halal.
Biaya tersebut termasuk biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp.350.000.
Namun Babe Haikal menyampaikan ada biaya tambahan untuk laboratorium pengujian, sehingga keseluruhan biaya untuk mengrusi sertifikasi halal mencapai Rp1.000.000. “Total kurang lebih Rp1 juta [mengurus sertifikasi halal], nggak sampai barangkali,” jelasnya.
Biaya pengurusan Sertifikasi halal
Biaya mengurusi sertifikasi halal diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 14 Tahun 2024. Dalam Keputusan tersebut di jelaskan biaya pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Sesuai Keputusan Kepala BPJPH No.14/2024, berikut tarif Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa per sertifikat:
- Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare): Tidak dikenakan biaya
- Permohonan Sertifikat Halal (Reguler):
-
- Usaha mikro dan kecil: Rp 300.000
- Usaha menengah: Rp 5.000.000
- Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000
- Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri: Rp 800.000
BACA JUGA:
Mulai 2026 Produk Luar Negeri Wajib Bersertifikasi Halal
Ada Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikasi Halal Jus Buah Anggur Nabidz
Sementara untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, tercantum dengan biaya sebesar Rp350.000. Harga tersebut adalah harga per-unit cost, dan bukan perhitungan mandays berdasarkan jumlah produk yang diperiksa dan tambahan mandays berdasarkan untuk pabrik terpisah.
Sementara itu, Mandays dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa, dan unit cost dihitung sesuai dengan jumlah mandays (unit cost x mandays).
Sertifikasi Halal Gratis
Terkait program sertifikasi halal gratis, Babe Haikal menyampaikan pihaknya kini mengurangi jumlah kuota penerima manfaat. Hal ini diakibatkan adanya efisiensi anggaran yang semula Rp436 miliar menjadi Rp245 miliar.
Kuota sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH kini menjadi 600.000 pelaku usaha. “Dampaknya pengurangan terhadap hak sertifikat halal gratis terkurangi menjadi 600.000 [pelaku usaha]. Ada penyesuaian, tapi secara umum kita nggak terpengaruh dengan pengurangan itu ya,” terangnya.
BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal akan terus memastikan bahwa layanan pengurusan halal dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha.
(Raidi/Budis )
