JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Hakim konstitusi Arief Hidayat menyoroti catatan khusus terkait penyelenggaraan Pilpres, di antaranya mengusulkan pembentukan Undang-undang (UU) Lembaga Kepresidenan.
Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara sengketa Pilpres 2024.
Arief menilai, UU Lembaga Kepresidenan tersebut penting untuk mengatur tugas pokok dan fungsi Presiden.
“Perlu juga dibuat Undang-undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detail uraian tugas pokok dan fungsi seorang Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan,” jelas Arief dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
BACA JUGA: PKB Berat Hati Terima Keputusan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin
Ia melihat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jelas terlihat mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Arief, seharusnya dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tak sepatutnya memihak pada proses Pemilu 2024. Pasalnya, semuanya itu dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika.
“Pada titik inilah, pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis,” ujar Arief.
Ia menambahkan, mendorong pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Lembaga itu dinilai penting untuk menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh kepala negara dalam masa pemilu.
Menurutnya, seluruh penyelenggara negara wajib tunduk pada nilai etika luhur yang terdapat dalam Pancasila.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Pancasila bukan sekedar cita hukum (rechtside) untuk membentuk hukum nasional, tetapi harus juga menjadi cita etik (etchisside) yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak.
Bukan hanya bagi Presiden dan infrastruktur politiknya, tetapi juga seluruh warga negara.
“Pelaksanaan rule of ethics perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional, sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe Presiden dalam pemilu di masa yang akan datang,” terangnya.
(Saepul/Aak)
