JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengumumkan penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik pengenalan wajah atau face recognition bagi pelanggan baru mulai 1 Januari 2026.
Pada tahap awal, kebijakan ini masih bersifat sukarela dan diterapkan dalam bentuk sistem hybrid, sebelum diberlakukan penuh secara wajib mulai 1 Juli 2026.
Tahapan Implementasi Registrasi SIM Biometrik
Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan, mulai 1 Januari 2026 masyarakat masih dapat memilih metode registrasi lama menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau metode baru dengan verifikasi biometrik wajah.
Namun, mulai 1 Juli 2026, seluruh registrasi kartu SIM untuk pelanggan baru akan sepenuhnya menggunakan sistem biometrik.
“Jadi per 1 Januari 2026 masyarakat masih bisa registrasi dengan dua metode, yang lama atau pun dengan biometrik. Namun per 1 Juli 2026 sudah full biometrik,” ujar Marwan di Jakarta, Rabu.
Marwan menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku bagi pelanggan baru. Sementara pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang.
Hanya Berlaku untuk Pelanggan Baru
ATSI memastikan pelanggan lama tetap dapat menggunakan kartu SIM mereka tanpa harus melakukan verifikasi biometrik ulang. Kebijakan ini difokuskan untuk menata ulang sistem pendaftaran pelanggan baru agar lebih akurat dan aman.
“Ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu registrasi lagi,” kata Marwan.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut registrasi SIM berbasis biometrik merupakan langkah konkret pemerintah untuk memutus mata rantai kejahatan digital.
Menurut Edwin, hampir seluruh kejahatan siber seperti scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering menjadikan nomor seluler sebagai pintu masuk utama.
Hingga September 2025, jumlah pelanggan seluler tervalidasi tercatat lebih dari 332 juta. Namun, data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat sebanyak 383.626 rekening terlapor sebagai rekening penipuan, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp4,8 triliun.
“Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali,” ujar Edwin.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi dasar kuat bagi Komdigi untuk menerapkan kebijakan registrasi SIM menggunakan face recognition.
Baca Juga:
Menaker Pastikan UMP 2026 Tetap Naik Meski Ekonomi Daerah Lesu
Penertiban Database Nomor Seluler
Selain menekan kejahatan digital, kebijakan ini juga bertujuan membantu operator membersihkan basis data nomor seluler tidak aktif.
Edwin menyebut saat ini jumlah nomor seluler yang beredar mencapai lebih dari 310 juta, sementara populasi dewasa Indonesia hanya sekitar 220 juta jiwa.
“Jadi sinyal frekuensi seluler para operator bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar menjadi pelanggan loyal dan bukan digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan digital,” jelasnya.
Kesiapan Operator Seluler
Dalam mendukung kebijakan ini, operator seluler di Indonesia telah menerapkan validasi biometrik untuk proses penggantian kartu SIM di gerai-gerai resmi.
Operator juga telah menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data kependudukan, yang diperpanjang setiap dua tahun.
Selain itu, sistem keamanan operator telah disesuaikan dengan standar ISO 27001 serta teknologi liveness detection minimal bersertifikasi ISO 30107-2 untuk mencegah pemalsuan identitas wajah.
(Dist)
