CIMAHI, TEROPONGMEDIA.ID – Sistem layanan perlindungan sosial di Kota Cimahi diperkuat melalui peresmian Rumah Singgah yang dikelola Dinas Sosial Kota Cimahi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk lansia terlantar, penyandang disabilitas, warga dalam kondisi krisis sosial, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Peresmian rumah singgah dilakukan oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya penataan layanan sosial agar penanganan warga rentan tidak lagi bersifat insidental, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa rumah singgah berfungsi sebagai titik transit layanan. Warga yang terjaring akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan asesmen awal sebelum dirujuk ke layanan lanjutan, seperti fasilitas kesehatan, rehabilitasi sosial, atau pemulangan ke keluarga.
Bangunan rumah singgah berdiri di atas lahan seluas 411,25 meter persegi dengan luas bangunan 221,94 meter persegi dan terdiri dari dua lantai. Fasilitas ini memiliki kapasitas lima orang, termasuk satu ruang khusus untuk ODGJ. Masa tinggal klien dibatasi maksimal lima hingga tujuh hari, menyesuaikan hasil asesmen petugas sosial.
Baca Juga:
Pemkot Cimahi Serahkan Gerobak, Kompor, dan Tabung Gas sebagai Penguatan Ekonomi Masyarakat
Cegah Kecurangan, Pemkot Cimahi Awasi Ketat Takaran SPBU di Momen Libur Nataru
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa rumah singgah dibangun untuk memastikan negara hadir secara cepat saat masyarakat berada dalam situasi darurat sosial. Menurutnya, penanganan warga terlantar harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan sekaligus tata kelola yang jelas.
“Rumah singgah ini bukan tempat penampungan permanen, tetapi ruang aman sementara agar penanganan bisa dilakukan secara tepat dan terarah,” ujar Ngatiyana.
Ia menambahkan, keberadaan rumah singgah juga memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan fasilitas kesehatan, aparat kewilayahan, dan instansi terkait lainnya. Dengan sistem ini, penanganan warga rentan tidak berhenti pada evakuasi, tetapi dilanjutkan dengan solusi jangka menengah.
