CIMAHI, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat membuka Rapat Koordinasi Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun 2026, di Gedung PKG Cimahi Tengah, Rabu (28/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, para kepala TK, SD, dan SMP, para pengawas sekolah, serta jajaran terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa guru bukan sekadar profesi, melainkan amanah strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Guru, menurutnya, berperan penting dalam menyiapkan generasi penerus dan penggerak pembangunan masa depan.
“Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru, menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik. Terlebih bagi kepala sekolah, tanggung jawab yang diemban tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam manajemen dan pengelolaan satuan pendidikan,” ujar Ngatiyana.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut para pendidik dan pengelola sekolah untuk terus beradaptasi, sekaligus memahami regulasi yang terus diperbarui. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan, menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
Berdasarkan data yang disampaikan, Kota Cimahi saat ini memiliki sedikitnya 91 Sekolah Dasar Negeri dan 16 SMP Negeri, belum termasuk sekolah swasta yang tersebar di seluruh wilayah kota. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan dasar masyarakat dan menyerap anak usia sekolah agar memperoleh pendidikan yang layak.
Ngatiyana menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik itu sendiri.
Sehubungan dengan adanya regulasi terbaru terkait status pendidik, mekanisme insentif, pembayaran honorarium melalui Dana BOS, hingga pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Wali Kota mengingatkan agar seluruh ketentuan teknis dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada hak para guru.
“Jangan sampai para guru yang telah berjasa mencetak generasi unggul justru dirugikan karena kelalaian dalam pendataan dan administrasi,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap seluruh kepala sekolah dan pengawas dapat memperkuat sinergi serta memastikan data pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara valid, mutakhir, dan akuntabel. Data tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam perencanaan program pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kota Cimahi.
