JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — BPJS Kesehatan PBI merupakan skema kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Di tengah tekanan ekonomi, banyak peserta mandiri mulai mencari cara beralih ke segmen ini agar tetap memiliki jaminan kesehatan tanpa beban iuran bulanan.
Namun, perpindahan status tidak bisa dilakukan secara otomatis. Ada proses administratif, verifikasi data sosial ekonomi, serta ketentuan mengenai tunggakan yang tetap harus dipenuhi.
Apa Itu BPJS Kesehatan PBI?
BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah segmen kepesertaan yang iurannya sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan data resmi negara.
Sejak 2025, pemerintah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penerima bantuan. Kini, pendataan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN menjadi rujukan utama untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan, termasuk kepesertaan BPJS PBI. Artinya, peserta mandiri hanya bisa beralih ke PBI jika namanya terdaftar dan lolos verifikasi dalam DTSEN.
Cara Mengajukan Perpindahan BPJS Mandiri ke PBI
1. Cek Status di DTSEN
Langkah awal adalah memastikan nama sudah terdaftar dalam DTSEN. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial:
- Akses cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah sesuai alamat KTP
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP
- Isi kode captcha
- Klik “Cari Data”
Jika nama terdaftar, peserta dapat melanjutkan proses perubahan kepesertaan sesuai prosedur yang berlaku melalui dinas sosial setempat atau kanal resmi BPJS Kesehatan.
2. Jika Belum Terdaftar
Bagi yang belum masuk DTSEN, pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos:
- Unduh aplikasi resmi Cek Bansos
- Buat akun baru
- Isi data kependudukan secara lengkap
- Unggah dokumen pendukung
- Ajukan usulan bantuan sosial
Data akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. Proses ini tidak instan dan bisa memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu.
Apakah Tunggakan Menghalangi Perpindahan?
Tunggakan iuran sering menjadi kekhawatiran peserta mandiri. Secara aturan, tunggakan tidak menghalangi proses pengajuan pindah ke BPJS PBI.
Namun ada catatan penting:
- Tunggakan tidak otomatis dihapus
- Tidak dikenakan denda saat status berubah ke PBI
- Wajib dilunasi maksimal 6 bulan setelah perubahan status
Artinya, kewajiban lama tetap melekat dan harus diselesaikan sesuai ketentuan.
Syarat Peserta Mandiri Pindah ke PBI
Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, kepesertaan PBI diperuntukkan bagi:
1. Fakir miskin
Tidak memiliki penghasilan, atau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar yang layak.
2. Orang tidak mampu
Masih memiliki penghasilan, tetapi hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehingga tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan.
Selain kriteria ekonomi, syarat administratif meliputi:
- Warga Negara Indonesia
- Memiliki NIK
- Terdaftar dalam DTSEN
Tanpa tercatat dalam DTSEN, perpindahan status tidak dapat diproses.
Baca Juga:
Cara Cepat Mengaktifkan BPJS PBI yang Nonaktif, lengkap dengan Tahapannya
Ketentuan Tambahan yang Perlu Dipahami
Beberapa aturan penting lainnya:
- Kepesertaan tetap aktif meskipun layanan tidak digunakan
- Tunggakan maksimal dihitung hingga 24 bulan
- Denda rawat inap hanya berlaku jika kepesertaan diaktifkan kembali dan menggunakan layanan tertentu
Setelah resmi menjadi peserta PBI, iuran bulanan tidak lagi dibayarkan oleh peserta. Namun, data kependudukan harus tetap diperbarui jika ada perubahan, dan status ekonomi akan terus dievaluasi.
Jika di kemudian hari kondisi ekonomi membaik, pemerintah dapat mengembalikan status kepesertaan menjadi non-PBI.
Perpindahan dari BPJS Mandiri ke BPJS Kesehatan PBI memungkinkan dilakukan, tetapi tidak otomatis dan tetap melalui mekanisme verifikasi sosial ekonomi berbasis DTSEN. Tunggakan tidak menghambat perubahan status, namun tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Memahami prosedur secara rinci akan membantu peserta menghindari kendala administratif serta memastikan perlindungan kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan.
