BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Istana Kepresidenan menyatakan akan melakukan kajian terkait usulan untuk meningkatkan status Perum Bulog menjadi lembaga setingkat Kementerian.
Usulan tersebut disampaikan oleh Komisi IV DPR RI, dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih mandiri dan tidak terhambat birokrasi dalam distribusi pangan.
Sejumlah anggota dewan menilai Bulog perlu dilepaskan dari naungan Kementerian BUMN dan digabung dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membentuk satu kementerian baru yang lebih efektif dan cepat mengambil keputusan strategis.
Menanggapi usulan anggota dewan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu.
”Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” kata Prasetyo usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam, dilansir dari Antara.
Baca Juga:
Inflasi Terkendali Berkat Beras: Mengenal Peran Strategis Program SPHP dari Bulog
Kacau! 1200 Ton Beras di Bulog Malut Tidak Layak Konsumsi, Titiek: Warnanya Sudah Abu-abu
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pada Juli 2025, Bulog mencatat rekor cadangan beras nasional tertinggi sejak Indonesia merdeka, dengan cadangan sebesar 4,2 juta ton.
”Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog,” ucap Prasetyo.
Menurut Mensesneg, tambahan modal dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp16,6 triliun pada awal 2025 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan stok beras nasional.
Ia menambahkan, pemerintah berencana menambah alokasi dana untuk Perum Bulog. Langkah ini untuk mengantisipasi adanya peningkatan produksi beras dan jagung agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal.
“Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu,” ujar Prasetyo.
Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dari pemerintah.
Alokasi dana ini digelontorkan kepada Bulog untuk membangun 100 gudang baru di berbagai wilayah Indonesia.
“Itu perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Jadi total anggaran yang diberikan oleh Bapak (Presiden Prabowo Subianto) totalnya ada Rp5 triliun untuk 100 gudang,” kata Rizal di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Program pembangunan 100 gudang itu merupakan upaya untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan pangan nasional di daerah sentra produksi yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai.
Gudang-gudang baru tersebut akan dibangun secara merata di kabupaten dan kota yang menjadi lumbung pangan dan belum memiliki gudang penyimpanan.
“Contoh lagi di kabupaten yang produksi padi, tapi tidak ada gudangnya. Nah itu kita bangunkan. Itu perintah dari Pak Presiden seperti itu,” tutur Rizal.
Bulog memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi hasil pertanian besar, seperti Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai sentra produksi jagung, tetapi belum dilengkapi dengan gudang penyimpanan.
(Raidi/Aak)
