BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Perum Bulog membenarkan temuan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto soal cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kondisi yang tidak layak konsumsi pada gudang Bulog di Maluku Utara (Malut).
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Rhamdani menyampaikan pihaknya telah mengecek dan mengkonfirmasi kondisi beras tersebut.
“Kita sudah laksanakan pengecekan di lapangan. Ya, namanya kita kan memelihara itu kan semuanya pasti ada plus minusnya, ya,” ujar Rizal, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, seperti dilansir dari Kompas, Senin (29/9/2025),
Rizal menyampaikan bahwa Bulog akan memproses ulang beras tersebut sehingga bisa layak dikonsumsi masyarakat.
“(Temuan itu) Ada, betul. Sekarang sedang diproses ulang. Kita ada proses ulang, pengolahan ulang, supaya layak dikonsumsi,” ucap Rizal.
Baca Juga:
Penerima Bansos Siap-Siap, Minyak Goreng 2 Liter Mulai Dibagikan Oktober-November
Bareskrim Tetapkan 36 Tersangka Kasus Beras Oplosan di Berbagai Daerah
Temuan beras dalam kondisi kurang layak tersebut terungkap saat Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto melakukan inspeksi mendadak di gudang Bulog Ternate pada Selasa (23/9/2025). Video sidak ini diunggah pada laman media sosial DPR RI dan mengundang banyak perbincangan.
“Ini untuk mengecek kondisi beras yang ada di sini. Ternyata ini ada yang sudah setahun lebih. Jadi masuk ke sini Mei tahun 2024, masih ada 1.200 ton,” ujar Titiek, dikutip dari instagram @dpr_ri, Senin (29/9/2025).
Pasalnya, Titiek menemukan kondisi cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan buruk, dimana warna beras lama tersbut sudah berubah menjadi abu-abu saat diperiksa.
Ia pun mempertanyakan alasan Bulog Maluku Utara membiarkan stok tersebut menumpuk tanpa segera didistribusikan. Padahal semakin lama beras disimpan, kualitasnya makin menurun dan bisa menjadi tidak layak konsumsi.
Ia pun mempertanyakan alasan Bulog Maluku Utara membiarkan stok tersebut menumpuk tanpa segera didistribusikan. Padahal semakin lama beras disimpan, kualitasnya makin menurun dan bisa menjadi tidak layak konsumsi.
“Ini warnanya sudah… apa ini.. abu-abu. Saya enggak tahu ini mesti mau disimpan sampai kapan di sini. Kenapa enggak disalur-salurkan?” katanya.
Titiek menegaskan, kualitas beras yang buruk tidak layak dipasarkan, apalagi lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana masyarakat membayar beras tersebut meskipun dengan harga lebih murah.
“Tapi saya rasa kalau SPHP dapatnya yang kayak begini, enggak layak begini. Kalau memang sudah kualitasnya terlalu jelek, ya udah jangan dijual. Buat bantuan pun juga enggak layak. Gitu. Mungkin buat pakan ternak,” ucap Titiek.
Ketua Komisi IV DPR pun mendesak Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog segera menyalurkan stok lama agar kualitas beras tidak semakin rusak.
(Raidi/Budis)
