BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2025 yang telah disahkan, sudah mengakomodasi berbagai program pemerintahan baru. Tetapi, secara menyeluruh tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global.
“Kita telah melakukan komunikasi dan konsultasi, sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi program prioritas pemerintahan baru. Pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataannya usai pengesahan UU APBN 2025 di gedung DPR RI, Kamis (19/9/2024).
Berbagai risiko tersebut, sambung Menkeu, terkait gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi besar seperti Amerika, Tiongkok dan Eropa. Saat ini juga masih terjadi fragmentasi yang tajam antara berbagai negara, dalam bentuk perang dagang.
Menurutnya, program-program pemerintahan baru yang terakomodasi dalam APBN 2025 antara lain Prpgram Makanan Bergizi Gratis. Serta program pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program ketahanan pangan dan energi.
“Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.160 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan Rp2 triliun,” ucap Menkeu.
Selain itu, anggaran untuk pemeriksaa kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, penanganan TBC Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun. Kemudian, peningkatan rumah sakit berkualitas sebesar Rp1,8 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, APBN 2025 menjadi jembatan bagi pemerintahan baru. Sehingga presiden dan wapres terpilih dapat segera merealisasikan program-programnya.
“Kita telah menyelesaikan APBN menjadi jembatan transisi pemerintah agar presiden terpilih bisa berlari kencang. Untuk melaksanakan program-programnya dan tidak terkendala mekanisme anggaran,” ujar Said.
BACA JUGA: Pengamat Ekonomi Sebut APBN Jadi Pemincu Pembatasan BBM Bersubsidi
Dalam APBN 2025 pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan defisit anggaran Rp616,19 triliun atau 2,5 persen dari PDB.
Target pertumbuhan ekonomi ditagetkan sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp16.000/ dolar AS. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditetapkan 4,5- 5 persen, kemiskinan 7-8 persen, dan kemiskinan ekstrem nol persen.
(Usk)
