JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menyusul serangkaian insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini seiring dengan menguatnya usulan moratorium (penghentian sementara) untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Terkait dengan MBG, tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Namun tentu saja perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki,” tegas Puan kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Desak Perpres dan Perbaikan Tata Kelola MBG
Puan menekankan bahwa langkah korektif mendesak diperlukan agar program strategis ini tidak terus tercoreng. Salah satu solusi kunci yang didorong DPR adalah penerbitan Perpres sebagai payung hukum yang kuat.
“DPR RI kemarin melalui Komisi IX sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres. Saya sudah mendapatkan laporan bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian/lembaga yang terkait,” jelasnya.
Kehadiran Perpres MBG dinilai krusial untuk menciptakan koordinasi antar-lembaga yang lebih efektif dan menekan potensi terulangnya kasus keracunan.
Puan menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program ini aman dan bermanfaat.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti, tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah, misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” ujar Puan dalam kesempatan terpisah.
Mantan Menko PMK itu juga mengingatkan pentingnya penertiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang banyak belum memenuhi syarat dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BACA JUGA
Sumber Keracunan MBG Kadungora Garut Semakin Mengarah pada Susu Kemasan
Staf Sekolah yang Keracunan MBG di Garut, Merasakan Gejala Usai Lakukan Uji Makanan
Evaluasi Total, Bukan Mencari Kambing Hitam
Puan menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan harus bersifat menyeluruh, mencakup semua rantai pasok, dari standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di titik penerima.
“Evaluasinya harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini.
Ia menutup dengan seruan untuk bergotong royong memperbaiki program tersebut. “Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tandasnya.
(Aak)
