BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah resmi memulai uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) sejak September 2025 dengan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan. Langkah ini digadang-gadang bakal jadi pintu masuk utama sistem data penerima bantuan sosial di Indonesia.
Sistem Perlinsos dirancang agar terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Dengan SPLP, data penerima bansos bisa lebih valid, terstandarisasi, dan efisien.
Tak berhenti di sana, Perlinsos juga mengandalkan teknologi AI dan machine learning untuk mempercepat proses penargetan.
AI disiapkan untuk mengolah data dalam jumlah besar, termasuk menyusun algoritma penentuan penerima bantuan. Bahkan, face recognition sudah mulai dipakai untuk memverifikasi identitas penerima agar lebih tepat sasaran.
“Fungsi SPLP adalah menginterpretasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien,” jelas Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari, dikutip dari Portal Informasi Indonesia, Senin (22/9/2025).
Dari sisi keamanan, Komdigi menegaskan bahwa perlindungan data masyarakat jadi prioritas utama. Ada tiga fase yang dijaga ketat, yaitu saat data disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use), semuanya sesuai standar keamanan siber dan regulasi yang berlaku.
Baca Juga:
Cara Menggunakan Face Recognition Untuk Boarding KAI
Untuk pendaftaran, masyarakat bisa langsung melalui aplikasi Portal Perlinsos, dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sedangkan bagi yang belum melek teknologi atau tidak punya smartphone, tersedia opsi pendaftaran lewat agen Perlinsos yang sudah dilatih khusus.
Dengan kombinasi AI, machine learning, integrasi sistem pemerintah, serta keamanan berlapis, Perlinsos diharapkan mampu menjadikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan bebas dari penyalahgunaan.
(Budis)
