BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 85.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini merupakan bagian dari program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk alokasi Juni dan Juli 2025, yang digabung dan disalurkan sekaligus selama bulan Juli.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut penyaluran ini sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat di tengah naiknya harga beras di pasaran.
“Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah. Bantuan CBP untuk dua bulan kami salurkan sekaligus. Artinya, stok beras kita di Bandung aman,” kata Farhan usai meninjau langsung distribusi bantuan di Kelurahan Cihapit, Jumat (18/7/2025).
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menjelaskan setiap keluarga akan menerima dua karung beras, masing-masing 10 kilogram, atau total 20 kilogram.
“Penyaluran ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Beras dibagikan hingga akhir Juli,” ucapnya.
Bantuan CBP tahun ini berbeda dibandingkan 2024, yang sempat dilakukan sebanyak sembilan kali. Pada 2025, penyaluran hanya dilakukan dua kali dalam setahun, namun jumlahnya lebih besar per periode.
Gin Gin juga memastikan, beras yang dibagikan adalah beras medium dengan standar mutu nasional. Kadar airnya berada di angka 12–14 persen, dan hasil uji kualitas menyatakan tekstur dan warna masih sangat baik.
Menanggapi isu beras oplosan yang mencuat belakangan, Wali Kota Farhan menegaskan bahwa hingga kini belum ditemukan kasus di Kota Bandung. Namun Pemkot tetap menunggu hasil uji acak dari Satgas Pangan.
“Kami tetap siaga. Pemeriksaan dilakukan rutin demi memastikan beras yang disalurkan benar-benar layak konsumsi,” ujarnya.
Farhan juga menekankan pengendalian harga pangan tak bisa hanya bergantung pada satu sisi. Pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan petani.
“Kita tidak bisa menahan harga beras terlalu rendah karena petani juga butuh harga jual yang menguntungkan. Tapi tugas kami memastikan rakyat tidak kesulitan membeli,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengarahkan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2025 sebesar Rp8,36 triliun untuk menopang perekonomian warga, termasuk melalui bantuan langsung seperti CBP. (Kyy/_Usk)
