JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW)
Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin (19/1/2026). Ia menyebut Sudewo termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam OTT yang berlangsung di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Diperiksa di Polres Kudus, Bukan di Pati
Budi menjelaskan, saat ini Sudewo belum dibawa ke Jakarta. Pemeriksaan awal terhadap Bupati Pati tersebut dilakukan oleh tim KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah.
“Kudus,” kata Budi, menegaskan lokasi pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, bukan di Kabupaten Pati.
Pemeriksaan intensif ini merupakan bagian dari prosedur awal pasca-OTT. KPK masih mendalami konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta alat bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.
Status Hukum Menunggu 1×24 Jam
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang turut diamankan.
Dalam kurun waktu tersebut, KPK akan menentukan apakah yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan jika tidak cukup bukti.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap secara resmi jenis perkara maupun dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Pati.
Rangkaian OTT KPK Sepanjang Awal 2026
Penangkapan Sudewo menambah daftar panjang OTT KPK di awal 2026, yang menunjukkan peningkatan intensitas penindakan terhadap praktik korupsi, khususnya di sektor pemerintahan.
OTT pertama KPK pada 2026 dilakukan pada 9–10 Januari 2026, dengan mengamankan delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap OTT tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.
Sementara itu, OTT kedua pada 2026 dikonfirmasi KPK pada 19 Januari 2026, dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
Pada hari yang sama, KPK kembali mengonfirmasi OTT ketiga 2026 yang berlangsung di Pati, Jawa Tengah, dan menyeret nama Bupati Pati Sudewo.
Kepala Daerah Kembali Jadi Sorotan
Rentetan OTT yang melibatkan kepala daerah menunjukkan bahwa korupsi di tingkat pemerintah daerah masih menjadi fokus utama penindakan KPK. Publik kini menanti penjelasan resmi KPK terkait:
- jenis perkara yang menjerat Sudewo,
- jumlah pihak yang diamankan,
- serta pasal yang akan dikenakan.
KPK diperkirakan akan menggelar konferensi pers resmi setelah pemeriksaan awal rampung dan status hukum para pihak ditetapkan.
