Bintang Emon Kritik Gaji Anggota DPR: Modal Gede, Gaji Kecil, Siapa Mau Kerja Baik?

Bintang Emon DPR
(Instagram/@bintangemon)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komedian Bintang Emon ikut memantau pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD yang berlangsung pada Selasa (1/10/2024).

Melalui tayangan yang dibagikan ulang akun X @MataNajwa, Bintang Emon bersama Najwa Shihab dan tim membahas besaran gaji para wakil rakyat.

Bintang Emon menyoroti bahwa besaran gaji anggota DPR, MPR, dan DPD justru mempersulit orang yang niat bekerja dengan baik.

“Setidaknya sedikit mempersulit orang yang niatnya baik. Misalnya ada orang yang niatnya bener-bener mau kerja, dengan pasar besar pemilu yang regulasinya kurang ketat juga. Akhirnya harus berkutat di nyebar-nyebar tadi,” ujar Bintang Emon.

Lebih lanjut, Bintang Emon menyinggung gaji pokok anggota DPR yang “hanya” Rp4,2 juta, namun belum termasuk tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, tunjangan istri dan anak, serta uang pensiun.

Total gaji dan tunjangan-tunjangan anggota DPR RI dalam satu bulan sekitar Rp50 juta hingga Rp62 juta.

“Modal sekian, gajinya kecil, niat mau kerja baik juga sulit banget jadinya. Ini situasi yang justru lembab atau menguntungkan untuk orang yang niatnya enggak baik,” tutur Bintang Emon.

“Buat yang niatnya baik, gila, modal gede, gajinya kecil, dituduh korupsi mulu, terus harus kerja mikirin rakyat. Siapa yang mau masuk dengan sistem kayak gitu? Buat orang yang niatnya nyari duit mah pas,” imbuh komika 28 tahun itu.

Najwa Shihab sepakat dengan Bintang Emon

Najwa Shihab pun sepakat dengan pernyataan Bintang Emon. Mbak Nana ini mengungkapkan bahwa banyak anggota DPR yang harus mengeluarkan uang tambahan untuk membiayai kebutuhan mereka sebagai anggota partai dan konstituen di daerah.

“Kalau enggak salah, harus ada setoran ke fraksi resmi. Ke partai juga harus ngasih. Belum lagi konstituen yang datang, dan sebagainya,” beber Najwa Shihab.

“Banyak anggota DPR yang bilang ‘Na, gaji segitu gue tekor.’ Jadi harus ngeluarin uang lain untuk membiayai kebutuhan dia mewakili sebagai anggota partai dan juga konstituennya di daerah,” imbuhnya.

BACA JUGA : DPR Sahkan RUU Paten Jadi UU: Apa Pentingnya Hak Paten?

Pernyataan Bintang Emon dan Najwa Shihab ini kembali memicu perdebatan di kalangan netizen. Banyak yang menyoroti besarnya kemungkinan anggota DPR RI melakukan korupsi, mengingat gaji yang tergolong kecil dibandingkan dengan biaya kampanye dan kebutuhan politik lainnya.

Momen anggota DPR yang tertangkap kamera tidur atau bermain game saat rapat pun kembali menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anggota DPR yang tidak serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

 

(Hafidah Rismayanti/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
tangerang-10k
Menabung di bank bjb Semakin Mudah Dapatkan Tiket Lari Tangerang 10K
WhatsApp Image 2026-07-20 at 12.15
Kasus Judi Online di Bojongloa Kaler Tinggi, Farhan: Penanganan Dimulai dari Keluarga
WhatsApp Image 2026-07-20 at 21.01
KDS Instruksikan OPD dan PDAM Bergerak Cepat Atasi Dampak Kekeringan
Tas Eiger
Semua Tas Eiger Garansi Seumur Hidup, Dibuat Presisi dari Tenaga Terampil dan Mesin Canggih
WhatsApp Image 2026-07-20 at 20.30
BPJS Kesehatan Wilayah V Percepat Transformasi Digital, Permudah Akses Layanan JKN bagi Masyarakat Jabar
Berita Lainnya

1

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

2

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

3

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

4

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

5

Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025