JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi III DPR RI bereaksi keras atas putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas vonis bebas Gregorius Ronald Tannur pada kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh pun menegaskan siap mengawal kelanjutan proses hukum kasus tewasnya Dini.
“Jelas, keputusan tersebut sulit untuk diterima dan mengkhianati keadilan hukum di Indonesia,” tegas Khairul Saleh dalam keterangan tertulis Parlementaria, Senin (29/7/2024).
Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki, baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.
Hakim menilai keterangan Ronald yang mengatakan masih berusaha memberikan bantuan kepada korban pada saat kritis dengan membawanya ke rumah sakit adalah alasan utama untuk membebaskan Ronald.
Menurut Pangeran, pertimbangan itu tidak dapat menjadi pembenaran perbuatan Ronald yang menganiaya Dini hingga membuat korban tewas.
“Mestinya hakim jauh lebih bijaksana dan menimbang banyak hal dari bukti-bukti yang ada, membiarkan orang sakit saja dapat berakibat pidana apalagi sampai kehilangan jiwa. Padahal bukti kekerasan yang dilakukan pelaku sudah jelas, bahkan diketahui oleh masyarakat luas lewat video yang tersebar,” tuturnya.
Khairul pun meminta hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan bebas ini diperiksa karena ada indikasi ‘permainan’ hukum jika melihat dari vonis bebas pelaku.
“Yang menurut kami, sangat tidak masuk akal” tegasnya.
Menurutnya, keputusan hakim seperti itu akan membuat kepercayaan masyarakat semakin luntur terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
“Namun saya apresiasi Kejaksaan melakukan Kasasi,” lanjut Politisi Fraksi PAN ini.
Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini pun mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan tindakan tegas guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.
Komisi II DPR RI juga meminta KY untuk mengindentifikasi dan melakukan audit internal terhadap hakim yang terlibat dalam vonis bebas Ronald Tannur tersebut.
“Periksa hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan ini karena ada indikasi ‘permainan’ hukum melihat dari vonis bebas pelaku yang menurut kami, sangat tidak masuk akal,” tukasnya.
BACA JUGA: Harta Kekayaan Hakim Erintuah Damanik yang Bebaskan Ronald Tannur
Adapun hakim yang memutus bebas Ronald Tannur adalah Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Keluarga Dini juga telah mendatangi KY untuk melaporkan hakim yang memvonis bebas Ronald dalam kasus kematian Dini.
“Komisi Yudisial harus bisa menjaga marwah dan kehormatan pengadilan. Tegakkan kode etik dan tindak tegas apabila terbukti ada pelanggaran. KY berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya bagi masyarakat,” papar Pangeran.
Jangan sampai karena keputusan yang janggal untuk Ronald tersebut membuat kepercayaan masyarakat semakin turun dan stigma hukum dapat ‘dibeli’ menjadi sebuah kebenaran.
Jika diperlukan, tegas dia, KPK juga ikut dilibatkan untuk melakukan pengusutan atas kasus itu.
“Kalau memang perlu, KPK bisa juga turun tangan untuk mengusut apakah ada gratifikasi terhadap putusan yang diambil hakim. Kita juga perlu cek rekam jejak dari hakim yang menangani,” sebutnya.
(Aak)
