JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI hingga saat ini terus mendalami carut-marut yang terjadi saat pelaksanaan ibadah haji, seperti biaya haji 2024 yang dipangkas hingga Rp400 Triliun.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Senin (4/9/2024) lalu, Pansus Haji mendpat temuan biaya pelaksanaan ibadah haji 2024 yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
Berdasarkan kesepakatan, biaya pelaksanaan haji sebesar Rp8,2 triliun. Namun, pada pelaksanaannya, biaya yang dikeluarkan hanya Rp7,8 triliun.
Menanggapi temuan itu, Anggota Pansus Haji DPR RI, Wastam, menilai terjadi selisih biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang cukup jauh dari angka yang sudah disepakati antara DPR RI dengan pemerintah.
“Jadi ada selisih kurang lebih sekitar Rp400 triliunan. Seandainya Rp400 triliun ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lagi, untuk para jemaah haji, itu bisa mengurangi kurang lebih biaya sekitar Rp2 jutaan,” ungkap Wastam, dalam keterangan resmi Parlementaria, dikutip Rabu (4/9/2024).
BACA JUGA: Pansus Hak Angket DPR Endus Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji
Dengan begitu, Politisi Fraksi Demokrat menyayangkan nilai selisih tersebut seharusnya bisa meringankan biaya yang dibayarkan oleh para calon peserta haji, hingga Rp2 juta per orang.
Iapun menegaskan kejadian serupa tidak boleh berulang. Maka, Panitia Kerja (Panja) Haji akan membahas perbaikan pengelolaan dan sistem keuangan haji.
Ia berharap pada pertemuan selanjutnya bisa merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan sistem haji mendatang. Selama Pansus Haji DPR RI bekerja menyoroti sejumlah isu terkait haji.
Di antaranya, banyaknya temuan jemaah yang langsung berangkat tanpa antrian. Tidak hanya itu saja, ada sejumlah pertanyaan berupa ketidaktahuan BPKH terkait lamanya masa antrian jemaah yang tercantum di aplikasi Siskohat.
(Aak)
