BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — DPR RI dan Pemerintah pusat sahkan RUU TNI yang merubah sejumlah pasal menyangkut tugas dan kewenangan pokok TNI.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Langlang Buana (Unla) Kota Bandung, Rafih Sri Wulandari mengatakan pengesahan RUU TNI terlalu pagi untuk di sahkan. Sedangkan RUU tersebut masih menimbulkan banyak polemik di masyarakat.
“Saya juga gak ngerti kenapa terlalu pagi gitu pemerintah itu RUU ini disahkan, ini juga masih menimbulkan banyak polemik di masyarakat,” kata Rafih Sri Wulandari, saat dikonfirmasi Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, urgensi dari pemerintah mensahkan dalam waktu yang cepat menimbulkan banyak kekhawatiran dari masyarakat terkait muncul nya New Orba.
“Itu menurut saya karena bagaimanapun juga secara sudah sah bahwa TNI-Polri bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga masyarakat sipil, nah ini rasanya kurang tepat, kurang bijak,” ucapnya
“Karena kalau dari pengamatan saya TNI-Polri itu cukup untuk menjaga ketahanan NKRI sudah posisinya disitu biar masyarakat sipil, biar orang-orang yang profesional yang melakukan,” sambungnya.
Selain itu, menurutnya ada hal-hal lain terkait dengan terjadinya pergeseran demokrasi di Indonesia, padahal Indonesia merupakan Negara yang sangat demokratis.
BACA JUGA:
“Nah dengan masuknya TNI Polri kekhawatiran yang lainnya itu adalah bahwa sudah kurang demokratis lagi, nah ini harus mendapat perhatian serius tentunya dari berbagai kalangan dan pemerintah juga harus betul-betul memperhatikan,” ujarnya
Namun, jika memang urgensi pemerintah sampai saat ini mensahkan, Rafih mengatakan, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan. Sebab, masyarakat khawatir disahkan RUU TNI akan terjadi kesewenang-wenangan.
“Masyarakat khawatirnya terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan secara terstruktur dan massif melalui tools perangkat yang dimiliki pemerintah TNI dan Polri, mereka sudah berhak masuk ke dalam semua lembaga yang ada di masyarakat,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
