JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah mulai memperlihatkan hasil dari penataan ulang data penerima bantuan iuran kesehatan nasional. Hingga Senin (16/2), tercatat lebih dari 40 ribu peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan telah mengajukan reaktivasi kepesertaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut angka tersebut merupakan bagian kecil dari sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan dalam proses pemutakhiran data nasional. Menurutnya, langkah ini bukan semata penonaktifan administratif, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran.
“Ini bukan pengurangan hak, tetapi penataan ulang agar bantuan iuran kesehatan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Saifullah Yusuf, dikutip dari Antara, Senin (16/2/2026).
Dari total peserta yang mengajukan reaktivasi, sekitar 2.000 orang tercatat beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah tetap melakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan perubahan status tersebut sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi faktual masing-masing warga.
Baca Juga:
KDM: Pemprov Jabar Siap Tanggung Iuran BPJS Kesehatan PBI yang Dicoret Kemensos
Proses ini, menurut Mensos, menjadi bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan mengarahkan bantuan negara kepada kelompok miskin dan rentan miskin, khususnya masyarakat dalam kategori Desil 1–5.
Meski sebagian peserta telah berpindah ke jalur mandiri, pemerintah tidak serta-merta menghentikan evaluasi. Pencocokan data dan penelitian ulang tetap dilakukan secara berkala setiap bulan guna menjaga akurasi basis data nasional penerima bantuan.
Dalam tahap verifikasi lapangan sebelumnya, Kementerian Sosial melibatkan lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama tim Badan Pusat Statistik untuk menelusuri kondisi riil 11 juta peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan.
Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar pengalihan kepesertaan, dari kelompok masyarakat yang dinilai mampu (Desil 6–10) ke kelompok tidak mampu (Desil 1–5), sesuai usulan pemerintah daerah dan pembaruan data sosial nasional.
Kebijakan ini menegaskan bahwa penonaktifan bukan pengurangan jumlah penerima bantuan, melainkan upaya penyaringan agar subsidi iuran kesehatan negara lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
