BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tidak akan terlibat dan ikut berangkat ke China untuk membahas terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Ketika dikonfirmasi apakah dirinya akan ikut ke China bersama tim perwakilan Indonesia yang akan membahas restrukturisasi utang Whoosh, Purbaya mengakui hanya akan menyaksikan saja.
“Paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” ucap Purbaya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai proses negosiasi penyelesaian utang tersebut sebaiknya diselesaikan secara business to business (B2B) antar pihak yang terlibat langsung.
“Saya enggak ikut kan, top. Saya sebisa mungkin gak ikut biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti dia top,” ujar Menkeu Purbaya.
Baca Juga:
Mahfud MD Bongkar Indikasi Mark-Up dan Risiko Kedaulatan di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh
Istana Respon Gini Saat Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Pemerintah dan China sepakat memperpanjang masa pembayaran utang kereta cepat Whoosh hingga 60 tahun.
Meskipun begitu, Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, negosiasi proses restrukturisasi utang proyek pembangunan Whoosh belum final.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN tersebut mengungkapkan, proses restrukturisasi utang Whoosh dengan China bukan hanya soal perpanjangan tenor pembayaran utang hingga 60 tahun.
Pemerintah masih membahas sejumlah aspek, diantaranya terkait dengan pembayaran suku bunga hingga mata uang yang bisa digunakan untuk pembayaran utang.
Untuk itu, Dony menegaskan perwakilan Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga (ke China) untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negotiations kita. Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang akan kita diskusikan dengan mereka,” ungkap Dony di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025) melansir CNN.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa pemerintah masih mengkaji semua opsi untuk melunasi kewajiban tersebut. Dony berjanji pihaknya bakal menyampaikan opsi-opsi terbaik yang bisa dipilih pemerintah.
(Raidi/Budis)
