JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sejumlah fakta mengejutkan terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Dalam pernyataannya di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025) malam, Mahfud menyoroti dugaan mark-up anggaran, pergantian mitra dari Jepang ke Tiongkok, serta potensi risiko terhadap kedaulatan Indonesia, khususnya Pulau Natuna.
Mahfud mengawali paparannya dengan mengisahkan awal mula proyek. Menurutnya, skema awal adalah kerja sama pemerintah (G2G) dengan Jepang yang telah melalui kajian matang dari pakar UI dan UGM. Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga hanya 0,1%.
“Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan. Dipindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen. Yang terjadi itu. Nah, sekarang kita nggak mampu bayar,” papar Mahfud.
Keputusan ini, lanjutnya, mendapat penolakan internal. Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, dinilai menyatakan ketidaklayakan ekonomi kerja sama dengan Tiongkok secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.
“Pak, ini tidak visible,” ujar Mahfud menirukan Jonan.
Namun sikap tegas tersebut berujung pada pencopotan Jonan dari kursi Menteri Perhubungan.
Dugaan Mark-Up Tiga Kali Lipat
Mahfud menyatakan bahwa megaproyek Kereta Cepat Whoosh diduga kuat mengalami mark-up anggaran. Dugaan ini, katanya, dikonfirmasi oleh pernyataan pengamat ekonomi Agus Pambagio dan Anthony Budiawan.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?” tanya Mahfud.
Mahfud MD mendesak agar dugaan mark-up mega proyek Kereta Cepat Whoosh ini diselidiki secara hukum pidana.
“Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini,” tegasnya.
Dukungan untuk Menkeu Purbaya
Mahfud menyatakan dukungan penuh atas sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang Whoosh sebesar Rp 116 triliun dari APBN. Menurutnya, pembayaran utang adalah tanggung jawab BPI Danantara sebagai pengelola KCIC.
“Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain,” ujarnya.
Mahfud juga mengingatkan risiko kedaulatan jika Indonesia gagal membayar utang, dengan menyebut contoh Sri Lanka. “Karena misalnya kita gagal bayar… pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Laut Natuna Utara,” ujarnya.
Ia mengkhawatirkan Tiongkok bisa meminta hak kelola dan membangun pangkalan di Natuna Utara hingga 80 tahun.
BACA JUGA
Kereta Cepat Whoosh Terpaksa Berhenti Gegara Layangan Nyangkut
Purbaya Siap Renovasi Ponpes Al Khoziny, Asal Proposal Masuk Akal
Hukum sebagai Solusi
Sebagai solusi, Mahfud mengusulkan dua langkah. Pertama, mencari skema pembiayaan di luar APBN melalui BPI Danantara. Kedua, dan yang utama, adalah penyelesaian secara hukum atas dugaan mark-up.
“Saya lebih cenderung selesaikan pidananya, agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah,” tegasnya.
Mahfud berharap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kasus-kasus bermuatan korupsi dapat mencakup penyelidikan proyek Whoosh.
“Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu,” harapnya.
Proyek Kereta Cepat Whoosh, yang diresmikan pada Oktober 2023, merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Nilai investasinya membengkak hingga US$ 7,27 miliar (sekitar Rp 118,37 triliun), dengan 75% dananya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Saat ini, pendapatan tiket dinilai belum mampu menutup biaya bunga dan operasional, menimbulkan beban keuangan yang serius.
(Aak)
