JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mencabut program donasi Rp 1.000 atau yang disebut Rereongan Sapoe Sarebu alias Poe Ibu.
Hal itu, telah menjadi kebijakan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 149 Tahun 2025, yang mengimbau agar aparatur sipil negara (ASN), pelajar tingkat sekolah dasar hingga menengah, serta masyarakat umum di wilayah Jawa Barat, menyisihkan uang sebesar Rp1.000 setiap harinya.
Khozin menilai, pemerintah daerah seharusnya berperan dalam mendukung dan memberikan kegiatan sosial masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang secara langsung mengumpulkan atau mengelola dana publik.
“Sebaiknya, penggalangan dana dilakukan oleh pihak di luar negara dengan tetap berpegang pada aturan seperti mekanisme penggalangan, distribusi, dan pelaporan,” ujar Khozin kepada wartawan, Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan, pendekatan yang lebih partisipatif selaras dengan prinsip otonomi daerah serta sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut, Khozin menyebutkan bahwa pola partisipasi masyarakat akan membantu menghindari kesalahpahaman publik sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap program-program sosial di daerah mereka.
BACA JUGA:
Dedi Mulyadi Minta Masyarakat Donasi Rp1.000 untuk Sosial, Pajak Gak Cukup?
“Inisiatif dari masyarakat lebih baik semakin ditingkatkan dengan memfasilitasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” jelas anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut.
Khozin juga meyakini bahwa inisiatif yang muncul secara organik dari masyarakat lebih berdampak dan berkelanjutan. Ia kemudian menyinggung fakta bahwa Indonesia secara konsisten menempati peringkat pertama dunia dalam Indeks Kedermawanan Global (World Giving Index) versi Charities Aid Foundation (CAF) sejak 2017 hingga 2024.
“Masyarakat Indonesia paling dermawan di dunia, biarkan itu organik dari bawah. Negara memfasilitasi dan membuat regulasi agar spirit warga difasilitasi dengan baik,” pungkasnya.
(Saepul)
