JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi resmi merilis Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA mengenai Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu yang diteken pada 1 Oktober 2025.
Dalam surat edaran itu, memuat kebijakan bagi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat diajak untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial.
Dedi menjelaskan bahwa gerakan ini bersifat sukarela dan berlandaskan semangat gotong royong. Ia menilai, dengan kontribusi kecil namun konsisten ini, kebutuhan darurat masyarakat dapat lebih cepat teratasi.
“Prinsip dasar pelaksanaannya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat,”
kata Dedi dalam keterangan persnya, dikutip Senin (06/10/2025).
Kebijakan donasi itu diterapkan di seluruh lingkungan pemerintah daerah, instansi pemerintah, maupun swasta. Selain itu, ia juga mendorong keikutsertaan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, serta masyarakat di tingkat RT dan RW, untuk ikut berpartisipasi dalam donasi Rp1.000 per hari.
Dengan adanya gerakan itu, Dedi berharap semangat kepedulian sosial dan rereongan (saling membantu) bisa tumbuh lebih luas di tengah masyarakat Jabar.
Menyinggung soal pengawasan dan pengelolaan dana hasil donasi, Dedi menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berlapis dan terdesentralisasi. Setiap tingkatan memiliki penanggung jawab yang berbeda sesuai lingkupnya.
BACA JUGA:
Dedi Mulyadi Bakal Bikin Malu Pegawai Pemprov Jabar Berkinerja Buruk Lewat Medsos!
Buntut Tembakan Gas Air Mata ke Kampus Unpas-Unisba, Ge Pamungkas Colek Dedi Mulyadi
“Di lingkungan perangkat daerah, tugas pengawasan dibebankan kepada kepala perangkat daerah,”
ujarnya.
Lebih lanjut, di instansi pemerintah maupun swasta, tanggung jawab pengawasan akan berada di tangan pimpinan masing-masing instansi. Sementara untuk lingkungan sekolah, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kantor Kementerian Agama setempat.
“Sedangkan di lingkungan RT/RW, dilaksanakan oleh kepala desa, lurah, serta koordinasi keseluruhannya dilaksanakan oleh camat,” tutur Dedi.
Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, Dedi memastikan seluruh penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Laporan tersebut nantinya akan dipublikasikan melalui aplikasi Sapawarga, sehingga masyarakat dapat memantau langsung penggunaannya.
Selain itu, laporan transparansi juga akan diumumkan di Portal Layanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan bisa dibagikan melalui akun media sosial resmi masing-masing instansi.
“Serta dapat diumumkan melalui akun media sosial masing-masing,” kata Dedi menegaskan.
(Saepul)
