BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota DPRD Jawa Barat, Agung Yansusan, menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah.
Ia menyayangkan keputusan tersebut karena berpotensi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di daerah, termasuk di Jawa Barat.
“Kebijakan ini mungkin bagian dari efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan, tapi dampaknya terasa sekali di lapangan. Saya mendengar beberapa daerah bahkan sampai memotong tunjangan kinerja dan mengefisiensi pelayanan publik,” ujar Agung dalam wawancara khusus, Minggu (12/10/2025).
Agung berharap pemangkasan tersebut bersifat sementara dan dana yang telah dipotong bisa dikembalikan agar tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menilai, kendati niat efisiensi itu bisa dimaklumi sebagai bentuk edukasi bagi daerah terkait rendahnya serapan anggaran, tapi jangan sampai mengorbankan layanan dasar publik.
“Ini mungkin juga sebagai bentuk pembelajaran, karena serapan anggaran yang buruk sudah mulai terpantau sejak beberapa bulan terakhir. Jadi mungkin ada ultimatum bahwa kalau serapannya lambat, ya anggarannya bisa diambil. Tapi tetap saja, pelayanan publik jangan sampai terganggu,” jelasnya.
Agung juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan keuangan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.
Ia mendorong agar ke depan, mekanisme penilaian serapan dan pemangkasan anggaran dilakukan lebih transparan dan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Baca Juga:
Agung Yansusan Ingatkan Bahaya dari Fenomena ‘Mudah Pinjam, Lupa Bayar’ di Jawa Barat
Agung Yansusan Minta Penyaluran Dana Himbara Rp200 Triliun Perhatikan Perbankan Syariah
“Harapan saya, dana yang dipotong bisa ditambal kembali dengan anggaran lain, supaya pelayanan publik tetap berjalan optimal di daerah-daerah,” pungkasnya.
Kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan, terutama karena dana tersebut selama ini menopang banyak program pembangunan dan layanan dasar masyarakat di berbagai daerah.
(Virdiya/_Usk)
