Meski Bebas, Hak Politik Setya Novanto Masih Ditangguhkan

Setya Novanto Bebas Bersyarat
Setya Novanto (Cakra Krisna FM)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Mantan terpidana kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto resmi keluar dari penjara pada Sabtu (16/08/2025), tepat satu hari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Meskipun sudah keluar dari balik jeruji besi, kebebasannya belum sepenuhnya karena ia masih menjalani masa pembebasan bersyarat hingga tahun 2029.

Kusnali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Barat menjelaskan, meskipun mentan Ketua DPR RI itu sudah meninggalkan lembaga pemasyarakatan, ia masih terikat kewajiban hukum selama masa percobaan tersebut.

“Dia wajib melapor setiap bulan hingga masa percobaan berakhir pada 29 April 2029. Dia baru bisa dikatakan bebas murni setelah 2029. Saat ini masih dalam pengawasan,” kata Kusnali melansir Antara, Senin (19/08/2025).

Novanto telah menjalani masa pidana selama delapan tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung, dari total vonis awal selama 15 tahun penjara yang dijatuhkan akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek KTP-el.

BACA JUGA:

Hukuman Setya Novanto Dipotong Jadi 12,5 Tahun

Resmi, Setya Novanto Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung

Namun, melalui putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang dibacakan pada 4 Juni 2025, hukumannya dipangkas menjadi 12 tahun 6 bulan.

Dalam putusan tersebut, Novanto juga dijatuhi kewajiban membayar denda sebesar Rp500 juta dengan ancaman kurungan lima bulan jika tidak dibayar, serta uang pengganti senilai Rp49 miliar dengan hukuman tambahan dua tahun penjara jika tidak dilunasi.

“Semua kewajiban tersebut telah diselesaikan Novanto. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat per 29 Mei 2025 dan mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,” ujar Kusnali.

Lebih lanjut, Kusnali menyebut bahwa hak politik Novanto, termasuk hak pilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, belum dapat dipulihkan.

Menurut aturan yang berlaku, hak-hak politik tersebut baru bisa dikembalikan lima tahun setelah masa pidana berakhir sepenuhnya.

Sejak tahun 2023, Setya Novanto tercatat rutin memperoleh remisi. Ia mendapatkan pengurangan masa tahanan selama 30 hari pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 dan 2024. Selain itu, pada peringatan HUT ke-78 RI, ia juga menerima remisi selama 90 hari.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai besaran remisi yang ia terima pada perayaan Idul Fitri tahun 2025.

(Saepul)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Kadeudeuh Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Kelurahan Cantik 2026, Pemkot Cimahi Perkuat Pembangunan Berbasis Data Statistik
Kelurahan Cantik 2026, Pemkot Cimahi Perkuat Pembangunan Berbasis Data Statistik
bank bjb Kerjasama dengan Lanud Husein Sastranegara Tingkatkan Layanan Perbankan
bank bjb Kerjasama dengan Lanud Husein Sastranegara Tingkatkan Layanan Perbankan
1457387472
Prediksi Skor Korea Selatan vs El Salvador: Taeguk Warriors Incar Kemenangan Sebelum Piala Dunia 2026
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

3

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi

4

Viral Penembakan Kucing! Ini Hukum Bunuh Kucing Dalam Islam

5

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk
Headline
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Ajukan Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Minta Dukungan Pemprov Jabar
Ajukan Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Minta Dukungan Pemprov Jabar