JAKARTA, TEROPONGEMDIA.ID — Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kian memanas.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, melontarkan kritik keras terhadap proyek tersebut yang dinilai bermasalah dari sisi tata kelola anggaran.
Diduga Langgar Mekanisme Anggaran
Charles menegaskan, jika benar pengadaan tersebut pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan namun tetap dijalankan, maka hal itu berpotensi melanggar aturan.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak, lalu tetap dijalankan, ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara,” ujar Charles kepada wartawan, Rabu (7/4/2026).
Dinilai Pemborosan di Tengah Tekanan Fiskal
Menurut Charles, pengadaan puluhan ribu motor listrik justru menunjukkan potensi pemborosan serius di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.
Ia mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berubah menjadi ajang distribusi proyek.
“Program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ujarnya.
DPR Minta Transparansi dan Akuntabilitas
Komisi IX DPR berencana memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi terkait pengadaan tersebut.
Charles menegaskan, penggunaan anggaran negara harus disertai akuntabilitas yang jelas dan transparan.
BGN Beri Penjelasan: Untuk Operasional Program MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan pengadaan motor listrik merupakan bagian dari rencana anggaran 2025.
Motor tersebut disebut untuk mendukung operasional Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional,” ujarnya.
Jumlah Diklarifikasi, Belum Didistribusikan
BGN juga membantah kabar pengadaan mencapai 70 ribu unit.
Realisasi disebut hanya 21.801 unit dari rencana 25.000 unit dan hingga kini belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Kemenkeu Akui Pernah Menolak
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pengadaan motor listrik sempat diajukan namun ditolak.
“Tahun lalu sempat kita tolak untuk beli motor,” ujarnya.
Ia menilai anggaran program MBG seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bergizi.
Baca Juga:
Polemik ini terus menjadi perhatian publik, terutama terkait urgensi, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Jika tidak dijelaskan secara terbuka, pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap program pemerintah.
(Dist)
