Aksi Buruh di Gedung Sate: Tolak Upah Murah dan Hapus Sistem Outsourcing!

Aksi Buruh di Gedung Sate: Tolak Upah Murah dan Hapus Sistem Outsourcing!
Aksi Buruh di Gedung Sate: Tolak Upah Murah dan Hapus Sistem Outsourcing! (Muhammad Amni/UNIBI/TM)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis (28/8/2025) siang. Aksi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, membawa tuntutan terkait kesejahteraan pekerja, termasuk penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap kebijakan upah murah.

Berbeda dengan aksi sebelumnya yang identik dengan spanduk besar berisi tuntutan, kali ini para massa aksi hanya membawa bendera serikat masing-masing.

Sementara itu, orasi utama disampaikan oleh Dadan Suryana, Ketua DPC SPN Jawa Barat, yang menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak boleh berhenti meski perubahan belum terealisasi.

Baca Juga:

Usai Diskusi dengan DPR-Pemerintah, Demo Buruh Hari Ini Batal Digelar

Ahmad Sahroni Persilahkan Buruh Demo dan Siap Tampung Aspirasi, Langkah Nyata Dijamin?

 

“Janji presiden sudah jelas di May Day, outsourcing harus dihapuskan. Satgas PHK harus dibentuk,” seru Dadan dalam orasinya,

Dalam Orasi yang disampaikannya Dadan mengingatkan kembali komitmen pemerintah yang belum kunjung terlaksana. Ia juga menyoroti ketimpangan upah antarwilayah di Jawa Barat yang dinilai tidak adil.

“Bayangkan, upah di Kabupaten Garut hanya Rp2,3 juta, sementara di Serang bisa Rp4,7 juta. Padahal produk yang dihasilkan sama, harga kebutuhan pokok juga sama. Ini ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Selain penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, buruh juga membawa enam tuntutan utama, yakni:

  1. Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.
  2. Bentuk Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
  3. Tolak penyelundupan pasal omnibus law dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.
  4. Sahkan UU Perampasan Aset.
  5. Berlakukan pajak pesangon yang adil.
  6. Pastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dan kesejahteraan pekerja.

Dadan menekankan bahwa aksi ini hanyalah awal dari rangkaian perjuangan.

“Jangan dipikir ini adalah akhir. Kita akan terus bersuara sampai apa yang menjadi hak kita dilaksanakan,” ujarnya.

Aksi berlangsung tertib, dengan aparat keamanan melakukan pengawalan di sekitar lokasi. Lalu lintas di Jalan Diponegoro sempat tersendat, namun situasi secara umum tetap kondusif.

Penulis:

Muhammad amni fii imani
Jurusan ilmu komunikasi
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
tangerang-10k
Menabung di bank bjb Semakin Mudah Dapatkan Tiket Lari Tangerang 10K
WhatsApp Image 2026-07-20 at 12.15
Kasus Judi Online di Bojongloa Kaler Tinggi, Farhan: Penanganan Dimulai dari Keluarga
WhatsApp Image 2026-07-20 at 21.01
KDS Instruksikan OPD dan PDAM Bergerak Cepat Atasi Dampak Kekeringan
Tas Eiger
Semua Tas Eiger Garansi Seumur Hidup, Dibuat Presisi dari Tenaga Terampil dan Mesin Canggih
WhatsApp Image 2026-07-20 at 20.30
BPJS Kesehatan Wilayah V Percepat Transformasi Digital, Permudah Akses Layanan JKN bagi Masyarakat Jabar
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

3

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

4

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

5

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!
Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025