BANDUNG, TEROPONG MEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme, menyusul beredarnya video parkir liar di kawasan wisata perbatasan Subang, Lembang, dan Bandung yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Video tersebut direkam di area Monumen Tugu Perbatasan Subang – Lembang – Bandung, yang menunjukkan aktivitas parkir tidak resmi oleh sejumlah oknum terhadap kendaraan pengunjung.
Dalam video itu, oknum yang diduga melakukan pungutan tidak mengenakan atribut atau seragam resmi juru parkir. Selain itu, mereka terlihat masih berada dalam usia produktif.
Pengunjung diarahkan untuk membayar parkir tanpa kejelasan tarif maupun pengelolaan resmi, sehingga memunculkan kekhawatiran adanya praktik pungli di kawasan tersebut.
Konten tersebut kemudian direspons langsung oleh KDM melalui unggahan ulang (remix) di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71.
KDM secara tegas memperingatkan oknum yang memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.
“Bagi mereka yang mencoba jadi tukang parkir dadakan atau parkir liar dengan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi untuk mengambil keuntungan sendiri, mohon dihentikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peringatan tersebut akan diikuti tindakan hukum apabila pelanggaran tetap terjadi.
“Kalau saya sudah ingatkan dan masih dilakukan, hentikan. Kalau tidak, Anda akan ditangkap,” ujarnya.
Baca Juga:
Sadari Banyak Kekurangan, KDM Minta Maaf kepada Masyarakat Jabar saat Idulfitri
KDM Beri Kompensasi Rp50.000 untuk Pencari Koin di Pantura Demi Kelancaran Mudik
Dalam keterangan tertulis pada unggahan tersebut, ia juga menegaskan, “Ingat, proses hukum menanti anda. Hatur nuhun.”
Video tersebut turut memicu berbagai respons dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menilai praktik tersebut dapat merusak citra daerah.
Salah satu pengguna akun Instagram, @eggy_91ai, menyebut praktik tersebut mencoreng nama baik kota.
Komentar tersebut kemudian dibalas oleh akun @rhezaakbar.s yang menyatakan bahwa gubernur telah memberikan sinyal untuk penindakan. “Tenang pak KDM sudah kasih sinyal, tinggal eksekusi..hehe,” tulisnya.
Sementara itu, pengguna lain, @ki_poerwolanang, berpendapat bahwa fenomena tersebut sebaiknya disikapi secara konstruktif, ia menjelaskan bahwa “Alangkah baiknya hal hal seperti ini diambil positifnya saja, misalnya oknum-oknum itu diberdayakan saja sebagai duta keramahan Jawa Barat….”
Fenomena parkir liar di kawasan wisata bukan merupakan persoalan baru. Namun, meningkatnya perhatian publik melalui media sosial mendorong respons cepat dari pemerintah daerah.
KDM selama ini dikenal memiliki pendekatan tegas terhadap praktik pungli dan premanisme di wilayah Jawa Barat, termasuk dengan merespons langsung laporan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penataan sistem parkir resmi di kawasan wisata guna mencegah praktik serupa terulang.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan pungutan liar agar dapat segera ditindak oleh pihak berwenang.
Dalam video yang sama, KDM juga mengingatkan agar masyarakat dapat menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan serta tidak memaksakan diri di luar kemampuan ekonomi, dengan tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.
“Selamat menikmati kebahagiaan meski dengan hal-hal yang sederhana, makan nasi goreng bersama atau senda gurau bercerita tentang masa lalu. Pokoknya apapun keadaannya kita harus bisa menikmatinya, dan jangan memaksakan diri apabila kita tidak punya kemampuan. Berhutang untuk senang-senang sehari, tapi menderita selama setahun, jangan itu terjadi,” katanya.
Pada akhirnya dengan langkah tegas tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih tertib dan aman, serta meningkatkan kenyamanan wisatawan di berbagai destinasi di Jawa Barat.
(Magang UIN Sunan Gunung Djati/Muhammad Dewa Egi Maulana)
