JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) oleh pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia mendapat sorotan dari DPR. Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar benar-benar efektif dan efisien.
Menurut Khozin, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan skema kerja fleksibel tersebut, mulai dari kualitas layanan publik, efisiensi bahan bakar, hingga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman Indonesia saat pandemi COVID-19 pada 2020–2021 bisa menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan ini. Data tersebut dinilai dapat memberikan gambaran nyata terkait efektivitas penerapan WFH di berbagai sektor.
Khozin menegaskan bahwa kebijakan ini harus berbasis data lapangan yang konkret, termasuk kondisi demografi dan karakteristik wilayah.
“Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat satu aspek saja. Menurutnya, skema satu hari WFH dalam sepekan belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar.
Baca Juga:
Farhan Tegaskan Tak Ada WFH di Pemkot Bandung
Sebagai alternatif, ia menyarankan kebijakan tersebut bisa diterapkan lebih dulu di kota-kota dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya.
Selain WFH, Khozin juga menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem transportasi publik. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman agar masyarakat, termasuk ASN dan pekerja swasta, beralih dari kendaraan pribadi.
“Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara,” jelasnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji penerapan kerja fleksibel sebagai respons atas lonjakan harga minyak global.
“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan bahwa skema yang disiapkan memungkinkan penerapan satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini direncanakan berlaku tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga sektor swasta serta pemerintah daerah.
