JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Komisi X DPR RI mengingatkan pemerintah agar kebijakan efisiensi energi, seperti Work From Home (WFH), tidak diterapkan di sektor pendidikan meski situasi global tengah memanas akibat konflik internasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai langkah penghematan energi memang penting, namun tidak tepat jika berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.
Menurut Lalu Hadrian Irfani, pembelajaran tatap muka harus tetap menjadi prioritas utama demi menjaga kualitas pendidikan nasional.
Ia mengingatkan pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki banyak keterbatasan, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter siswa.
“Kami menilai bahwa pembelajaran tatap muka memang harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Komisi X menilai penerapan PJJ berpotensi kembali memicu learning loss, terutama jika dilakukan dalam jangka panjang.
Selain itu, interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai penting, khususnya untuk kegiatan praktikum dan pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan aktif di kelas.
Lalu juga menyoroti bahwa sistem zonasi sekolah yang sudah berjalan membuat mayoritas siswa memiliki jarak tempuh relatif dekat ke sekolah.
Baca Juga:
Antisipasi Dampak Krisis Global, Prabowo Dorong Penghematan BBM dan WFH
Dengan demikian, kontribusi sektor pendidikan terhadap konsumsi energi, khususnya dari transportasi, dinilai tidak signifikan.
“Oleh karena itu mempertahankan kegiatan belajar mengajar secara langsung adalah langkah yang proporsional,” jelasnya.
Komisi X turut mendukung kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang memastikan kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung tatap muka penuh mulai April 2026.
Pendekatan fleksibel pemerintah, di mana PJJ hanya diterapkan secara terbatas sesuai kebutuhan, dinilai sudah tepat.
Wacana penerapan WFH muncul seiring meningkatnya tensi global akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, termasuk penutupan Selat Hormuz.
Sejumlah negara seperti Filipina bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari per pekan sebagai bagian dari efisiensi energi.
Namun, DPR menegaskan kebijakan serupa harus diterapkan secara selektif dan tidak mengorbankan sektor vital seperti pendidikan.
