BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan izin bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem work from home (WFH), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memilih untuk tetap menjalankan kegiatan pemerintahan secara tatap muka penuh.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan keputusan ini diambil karena roda pemerintahan di Kota Bandung telah berjalan dengan efisien dan tidak membutuhkan penyesuaian tambahan.
“Betul, WFH sudah diizinkan oleh Kemendagri, tapi kami tidak menerapkannya. Operasional Pemkot Bandung masih sangat efisien, jadi tidak ada alasan untuk memberlakukan WFH,” kata Farhan, Selasa (21/10/2025).
Farhan menjelaskan, langkah efisiensi yang dijalankan Pemkot Bandung tidak hanya menyangkut penghematan energi, tetapi juga menyentuh seluruh aspek operasional di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Efisiensi kami sudah menyeluruh, dari listrik, operasional kantor, sampai ke RSUD yang biasanya menyediakan makanan dan minuman untuk karyawan, sekarang sudah ditiadakan,” ucapnya.
Baca Juga:
Angkot Pintar Siap Mengaspal di Bandung
Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan awal, nilai efisiensi anggaran Pemkot Bandung mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Detailnya akan terlihat dalam pembahasan APBD, tapi nilainya tidak jauh dari Rp600 miliar. Ini menunjukkan kita sudah bekerja dengan efisien tanpa harus mengurangi kinerja layanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Farhan menambahkan Pemkot Bandung saat ini tengah berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat sejumlah program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
“Kami fokus memastikan semua SPM terpenuhi. Kalau pelayanan dasar sudah optimal, masyarakat bisa langsung merasakan hasil efisiensi ini,” pungkasnya.
(Kyy/Budis)
