JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Perdebatan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dinilai mencerminkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. Kondisi itu, disebut seagai ‘dendam politik’ yang justru menghambat semangat rekonsiliasi nasional.
“Luka sejarah itu mencerminkan bahwa bangsa ini belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu,” ujar Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung dalam keterangannya, dikutip Sabtu (08/11/2025).
Menurut Zuhelmi, perspektif politik yang dilandasi dendam hanya akan memperburuk kondisi bangsa dan menutup ruang bagi rekonsiliasi yang seharusnya menjadi fondasi persatuan nasional.
“Dendam politik tentunya akan menimbulkan risiko politik yang dapat menghambat semangat rekonsiliasi. Kami berharap ada kedewasaan berpolitik agar Indonesia dapat lebih maju sesuai semangat persatuan yang kini dibangun oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia mencontohkan sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai teladan dalam menghargai perbedaan dan menghormati para tokoh bangsa.
BACA JUGA:
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Perkataan Megawati Rujukan?
Fadli Zon Usulkan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Mana yang Lebih Pantas?
“Kedewasaan berpolitik pemimpin sejati idealnya menunjukkan keteladanan untuk menghargai semua tokoh bangsa, sekalipun pernah berseberangan dalam politik. Kita bisa melihat bagaimana Presiden Prabowo yang menghormati Ir. Soekarno meski dari latar politik berbeda. Keteladanan seperti ini mengajarkan kita untuk mengakui kontribusi seorang tokoh secara utuh,” ucap Zuhelmi.
Lebih lanjut, menurutnya, penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada pemimpin era Orde Baru itu tidak adil. Kendati dibayang-bayangi rentetan kontroversi, Soeharto memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional.
“Sangat tidak adil, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kontroversi politik Orde Baru, Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan nasional, mulai dari swasembada pangan, pembangunan infrastruktur dasar, stabilitas ekonomi dan politik, hingga program transmigrasi dan pendidikan dasar,” lanjutnya.
Menurutnya, pemberian gelar tersebut seharusnya dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa seorang tokoh yang telah berperan penting dalam perjalanan sejarah bangsa, bukan sekadar pertimbangan politik masa lalu.
Zuhelmi menegaskan bahwa pengakuan terhadap jasa Soeharto melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional justru akan memperlihatkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam memandang sejarahnya sendiri.
“Pengakuan terhadap jasa Soeharto dengan penganugerahan Pahlawan Nasional akan menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tidak dikuasai dendam politik, melainkan semangat persatuan di atas segalanya,” katanya.
Ia berharap, bangsa Indonesia mampu melihat perjalanan sejarah secara utuh, dengan menimbang sisi positif dan kontribusi nyata dari setiap pemimpin yang pernah berperan dalam pembangunan negeri. Dengan begitu, rekonsiliasi dan semangat persatuan dapat terus diperkuat di atas kepentingan politik sesaat.
(Saepul)
