JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Desa Kanekes di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten yang dikenal sebagai wilayah adat Baduy menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang belum pernah mendapatkan alokasi Dana Desa.
Hingga kini, desa adat tersebut tidak menerima bantuan anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten, maupun pemerintah pusat.
Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, memastikan bahwa wilayahnya sama sekali belum tersentuh bantuan Dana Desa sejak program itu diberlakukan.
“Sejak awal program berjalan, kami belum pernah mendapatkan perhatian berupa Dana Desa,” ujarnya melansir Beritasatu.com, Selasa (2/12/2025).
Oom mengatakan, terdapat aturan tertentu yang membuat Desa Kanekes tidak diperbolehkan mengelola Dana Desa. Namun, ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pengecualian mengingat Kanekes berstatus sebagai desa adat yang memiliki kekhususan dalam pengelolaan wilayah.
“Kami bukan menolak. Tetapi, pemerintah seharusnya memberi perlakuan khusus bagi desa adat,” tegasnya.
Oom menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permohonan agar Desa Kanekes bisa memperoleh akses Dana Desa. Namun, hingga kini belum ada keputusan maupun penjelasan yang pasti dari pemerintah.
“Sudah beberapa kali menghadap dan mengajukan permohonan agar desa adat bisa dikecualikan, tetapi belum ada titik terang,” jelasnya.
Baca Juga:
Warga Baduy Bakal Tolak Kunjungan Polisi, Imbas Kasus Pembegalan Mandek
BGN Lebak Usulkan Masyarakat Suku Baduy Masuk Program MBG Kategori 3T
Karena tidak mendapatkan Dana Desa, pemerintahan Desa Kanekes sepenuhnya bergantung pada pemasukan hasil kunjungan wisatawan. Mulai dari pembayaran gaji aparatur desa hingga kegiatan operasional lainnya bersumber dari tiket dan kontribusi wisatawan yang datang ke kawasan Baduy.
“Semua keperluan desa mulai dari gaji pegawai hingga program kegiatan, cukup tidak cukup, dibayar dari kunjungan wisata,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, terdapat tiga pegawai desa yang berasal dari luar Baduy, yakni sekretaris desa, staf administrasi, dan polisi desa (poldes) yang membantu menjalankan pelayanan pemerintahan.
“Tiga pegawai itu bukan warga Baduy, mereka dari luar yang membantu mengurus administrasi desa,” jelasnya.
Oom berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemkab Lebak memberi perhatian serius terhadap kondisi Desa Kanekes. Menurutnya, ketergantungan penuh pada pemasukan wisata tidak menjamin keberlanjutan pembangunan desa.
“Harapan saya pemerintah bisa memberi perhatian khusus soal Dana Desa. Mengandalkan pengunjung saja belum tentu cukup untuk semua kebutuhan desa,” pungkasnya.
(Dist)
