BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Provinsi Aceh kini berada dalam situasi krisis setelah banjir bandang dan longsor menerjang hampir seluruh wilayah kabupaten/kota. Bencana hidrometeorologi yang berlangsung sejak beberapa hari terakhir tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan akses vital yang membuat proses evakuasi semakin sulit.
Hingga Kamis (27/11) malam, tercatat 30 orang meninggal dunia dan 16 lainnya masih hilang. Kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 15 orang tewas dan 2 hilang. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, kondisi tak kalah tragis, yitu 11 warga meninggal dan 13 lainnya belum ditemukan.
Di Bener Meriah, situasi lapangan disebut sudah memasuki fase kritis. Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah, Ilham Abdi, mengungkapkan bahwa kerusakan akibat banjir dan longsor sangat parah. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke titik aman.
“Logistik kita sudah mulai menipis. Jalan penghubung antar daerah menuju Bener Meriah putus total sehingga suplai bantuan sulit masuk,” kata Ilham.
Baca Juga:
Waspada Banjir dan Longsor, BMKG: Musim Hujan Lebih Cepat
Gelombang pengungsian kian besar, sementara stok bahan makanan, air bersih, serta kebutuhan dasar lainnya tak sebanding dengan jumlah warga yang membutuhkan. Tim SAR dan relawan pun kesulitan menjangkau desa-desa yang terisolasi.
Di sisi lain, kerusakan infrastruktur terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh. Jembatan penghubung antar daerah ambruk, jalan provinsi terputus, dan sejumlah kawasan pemukiman berubah menjadi hamparan lumpur bercampur puing-puing.
Melihat kondisi yang semakin memburuk, Pemerintah Aceh resmi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengumumkan keputusan tersebut usai rapat paripurna di DPR Aceh.
“Dengan mempertimbangkan perkembangan bencana yang sudah semakin parah, saya menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025,” ujar Mualem.
Penetapan status darurat ini membuka peluang percepatan mobilisasi bantuan dan pengerahan sumber daya dari pemerintah pusat maupun lembaga penanganan bencana nasional. Namun, tantangan terbesar tetap pada akses lapangan yang terputus.
(Budis)
