JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh selama sepekan terakhir disebut bukan semata-mata fenomena alam, melainkan hasil akumulasi panjang kerusakan lingkungan di kawasan hulu.
Walhi mencatat deforestasi, ekspansi kebun sawit, kegiatan pertambangan, hingga praktik tambang emas ilegal menjadi kontributor utama rapuhnya ekosistem yang akhirnya memicu bencana besar di Aceh.
Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin menegaskan, bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah pemulihan menyeluruh untuk menghentikan siklus bencana yang terus terulang.
“Restorasi ekologis dan pemulihan alam harus segera dilakukan pemerintah,” ujarnya di Banda Aceh, Sabtu (29/11/2025).
Banjir dan longsor mulai terjadi sejak 18 November 2025, menyapu 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 35 warga meninggal dunia, 25 orang dilaporkan hilang, delapan terluka, serta puluhan ribu warga harus mengungsi. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena beberapa wilayah masih terisolasi dan belum dapat dijangkau tim gabungan.
Shalihin mengatakan, rangkaian bencana ini menunjukkan bahwa daya dukung alam Aceh telah melemah secara signifikan akibat kerusakan struktural yang berlangsung lama.
Menurutnya, apa yang terjadi bukan sekadar bencana hidrometeorologi, tetapi bencana ekologis yang muncul akibat kebijakan yang terlalu memberi ruang pada investasi ekstraktif.
Baca Juga:
Prabowo Belum Tetapkan Darurat Bencana Nasional, Meski 174 Korban Tewas di Sumatera
7 WNI Tewas dalam Kebakaran Hong Kong, 79 Lainnya Belum Terverifikasi
Ia menjelaskan bahwa hutan dibuka untuk perkebunan skala besar, bukit-bukit dikeruk untuk pertambangan, dan tebing sungai rusak karena aktivitas galian C. Kondisi itu diperparah praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang meningkat dalam dua tahun terakhir, terutama di wilayah hulu.
“Ini bukan musibah alam. Ini bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA. Hutan digunduli, sungai didangkalkan, bukit dikeruk. Pemerintah harus menghentikan akar bencana,” tegasnya.
Pantauan Walhi menunjukkan kerusakan paling signifikan terjadi di beberapa daerah aliran sungai (DAS), terutama di DAS Krueng Peusangan yang berkontribusi pada banjir besar di Aceh Utara dan Bireuen.
Kerusakan serupa juga ditemukan di wilayah lain yang mengalami pembukaan lahan masif, termasuk wilayah dengan pembukaan jalan baru yang mempercepat deforestasi.
Shalihin menjelaskan hilangnya vegetasi penyangga ekologis membuat curah hujan tinggi langsung berubah menjadi debit air besar yang tak mampu diserap tanah. Pada saat yang sama, sungai-sungai besar di Aceh menghadapi sedimentasi berat. Aliran air menjadi dangkal dan mudah meluap ketika hujan lebat turun.
“Sungai-sungai kita sudah tidak berfungsi. Sedimentasi ekstrem membuat daya tampungnya runtuh. Begitu hujan deras datang, air langsung melompat ke permukiman,” ujarnya.
Walhi juga mencatat , sebanyak 99 persen titik PETI berada dalam kawasan DAS. Tebing sungai dilubangi, aliran sungai keruh oleh limbah, dan struktur tanah menjadi sangat rapuh.
“PETI menghancurkan hulu dan kerusakan DAS dan hutan, jadinya tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir jadi tak terbendung,” kata Shalihin.
Walhi mendesak pemerintah untuk tidak hanya menangani dampak, tetapi menghentikan akar persoalan dengan menghitung ulang seluruh izin yang berkaitan dengan aktivitas yang merusak kawasan hulu.
“Lalu audit menyeluruh perizinan yang berdampak pada kerusakan hulu dan hutan dan harus diberi ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat mukim dalam tata kelola lingkungan,” tutupnya.
(Dist)
