BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Komisi X DPR RI menaruh perhatian serius terhadap krisis pendidikan yang terjadi di Sumatra, setelah lebih dari seribu sekolah terdampak banjir bandang dan longsor. Situasi ini memicu langkah cepat parlemen untuk memanggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam rapat khusus yang dijadwalkan pada Senin (8/12), sehari sebelum penutupan masa sidang.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan rapat tersebut bukan sekadar evaluasi, namun menjadi momentum untuk menagih langkah konkret pemerintah dalam memastikan pendidikan ribuan siswa tidak semakin terpuruk.
“Ini menyangkut masa depan pendidikan ribuan siswa dan keselamatan guru. Kami ingin mendengar langsung langkah yang sudah dan akan dilakukan Kemendikdasmen,” ujar Lalu, Selasa (2/12/2025).
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya memutus akses jalan dan merusak rumah penduduk, tetapi juga melumpuhkan kegiatan belajar mengajar.
Banyak fasilitas sekolah rusak berat, inventaris hilang, dan sejumlah sekolah bahkan dialihfungsikan menjadi pos pengungsian. BNPB mencatat beberapa di antaranya adalah SD 41 Lori, SDN 02 Cupak Tangah, serta SMPN 29 Padang.
Baca Juga:
Data Terbaru Korban Banjir Sumatera: 441 Tewas, 406 Hilang
Akibat kondisi darurat tersebut, siswa di wilayah terdampak diliburkan hingga 3 Desember 2025 berdasarkan surat edaran yang berlaku.
Komisi X memastikan rapat nanti akan menyoroti sejumlah aspek krusial, seperti, kondisi guru dan siswa pascabencana, kebutuhan dasar, keselamatan, dan layanan pendidikan darurat, kerusakan bangunan serta sarana belajar, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan serta daerah yang masih terisolir akibat akses terputus
Lalu menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyusun protokol khusus penanganan pendidikan di daerah rawan bencana, sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
“Daerah yang terisolir harus menjadi perhatian serius. Jika akses jalan terputus, layanan pendidikan otomatis berhenti,” tegasnya.
Komisi X menilai penanganan pendidikan pascabencana tidak boleh menunggu. Dengan ribuan pelajar terdampak, pemerintah diminta memiliki mekanisme cepat untuk memastikan proses belajar tetap berjalan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.
(Budis)
