BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan sementara sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar lokasi relokasi korban banjir di Sumatera. Langkah itu diambil untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kalau perlu, HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujar Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan adanya hambatan dalam percepatan pembangunan huntara, khususnya terkait penyediaan lahan oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat siap membangun, Pak Presiden. Yang sering menjadi kendala justru penyiapan lahan oleh kepala daerah, sehingga prosesnya lama,” kata Suharyanto.
Menanggapi laporan itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah wajib menemukan solusi tanpa penundaan.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Koordinasi kabupaten, provinsi, pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN, dicek semua,” tegas Prabowo.
Dalam paparannya, BNPB menyebut huntara didesain sebagai tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda darurat. Setiap unit akan menampung satu keluarga dengan tipe bangunan 36, berukuran 8×5 meter, lengkap dengan kamar mandi dan WC.
Biaya konstruksi huntara diperkirakan sekitar Rp30 juta per unit, kata Suharyanto.
Baca Juga:
Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Justru Klaim Penurunan Deforestasi
Tinjau Pengungsian Banjir Tapanuli, Prabowo Disambut Korban yang Masih Syok
Huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum penyintas dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Meski demikian, durasi ini bisa bertambah apabila penyiapan lahan huntap kembali terkendala.
“Konsep kita, hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali bila penyiapan lahan oleh daerah mengalami hambatan,” jelas Kepala BNPB.
BNPB juga menyiapkan opsi percepatan pembangunan dengan memanfaatkan Satgas TNI–Polri, mengacu pada pengalaman pemindahan 8.000 KK ke huntara di Lewotobi yang rampung dalam enam bulan.
President Prabowo merespons cepat usulan tersebut.
“Kalau bisa lebih cepat? Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan, ya percepat,” ujarnya.
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB menyiapkan opsi barak apabila lahan sangat terbatas. Namun jika lahan memadai, tiap keluarga dapat dialokasikan 8×10 meter sehingga pembangunan huntara dan hunian tetap dapat terintegrasi sejak awal.
Menutup rapat, Prabowo kembali menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa hambatan birokrasi. Ia juga membuka kemungkinan penggunaan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang apabila diperlukan.
(Budis)
