BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID –– Penyitaan kendaraan bermotor senilai miliaran rupiah dlakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan dilakukan di salah satu rumah mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
“Kendaraan bermotor berupa tiga unit sepeda motor berjenis vespa piagio dengan nilai kurang lebih sebesar Rp 1,5 miliar. Serta, satu unit mobil bermerek wuling senilai kurang lebih Rp 350 juta,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika Seperti dikutipTeropongmedia. Jum’at (10/1/2025).
Selain kendaraan bermotor, KPK juga menyita barang bukti elektronik dan dokumen. “Barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga terkait dengan perkara yang sedang ditangani,” kata Tessa.
KPK mengultimatum kepada siapa pun untuk tidak turut serta dalam menerima, menyembunyikan atau menampung harta. Apalagi, yang punya keterkaitan dengan tersangka kasus korupsi LPEI.
Diketahui, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka terkait dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya dikutip, Kamis (1/8/2024).
Meski demikian, Tessa belum dapat mengungkap identitas tujuh orang yang menyandang status tersangka. KPK akan menyampaikan hal tersebut saat upaya paksa berupa penahanan terhadap para tersangka.
Dikatakan, proses penyidikan kasus ini masih berjalan. Dengan memeriksa para saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti.
BACA JUGA: Mantan Kades di Brebes Korupsi Dana Desa Rp387 Juta, Ngaku Dipakai Hiburan Malam
Tessa menyatakan, KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah tujuh orang bepergian ke luar negeri. Pelarangan ini dilakukan untuk memastikan ketujuh orang itu berada di Indonesia saat tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.
“KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” kata Tessa.
(Usk)
