Jusuf Kalla Tanggapi Luhut Soal Orang Toxic, Beri Contoh Lebih Keras

Luhut orang toxic
(Instagram/@jusufkalla)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA — Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataannya ‘jangan mengajak orang toxic’ kepada Prabowo untuk susunan kabinet kerjanya mendatang.

Mantan Wakil Presiden itu mengaku tak mengetahui istilah yang terucap dari mulut Binsar Pandjaitan tersebut.

“Pertama saya tidak mengerti soal toxic,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

BACA JUGA: Luhut Sebut Orang Jangan Dibawa ke Kabinet, Ditanggapi Sudjatmiko

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, orang+orang yang mementingkan dirinya sendiri dan melaksanakan Undang-undang Dasar ialah yang tidak boleh disertakan dalam pemerintahan.

“Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu,” kata JK.

Ia menegaskan, bahwa orang-orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang Dasar maka tidak boleh masuk ke dalam kabinet. Ia menilai, hal itu lebih dilarang dibandingkan orang toxic.

“Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati memilih anggota kabinetnya.

Luhut mengatakan, agar Prabowo mengecualikan individu yang mempunyai sifat bermasalah atau toxic.

“Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang ‘toxic’ ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua,” ujar Luhut Pandjaitan dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut dilontarkan Luhut sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyoroti salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut,” kata Luhut.

 

(Saepul/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260815-WA0004
Jumat Berkah PLN UP3 Majalaya, Hadirkan Semangat Berbagi di Momentum HUT ke-81 RI
WhatsApp Image 2026-08-15 at 11.52
KPU Kota Bandung Ajak Pemilih Pemula SMK Al-Hadi Jadi Pemilih Cerdas Lewat Pilketos
SAVE_20260815_081923
Memahami Aturan Pajak UMKM Terbaru: Tarif Tetap 0,5%, Berlaku Selamanya untuk Orang Pribadi
Gambar_stadion_segiri
Borneo FC Dapat Kepercayaan AFC, Samarinda Jadi Panggung Kompetisi Asia
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.30
Tangis Siswa Pecah di SD Kademangan, KKN UIN Bandung 203 Sorot Budaya Ejek di Kelas
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

3

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

4

Siapa Thomas Matthew Crooks Penembak Donald Trump? Terdaftar Pemilih Partai Republik

5

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika
Headline
WhatsApp Image 2026-08-15 at 17.09
Pesta Rakyat Meriahkan Pembukaan Alun-alun Bandung pada 17 Agustus
WhatsApp Image 2026-08-14 at 15.03
Semangat Kemerdekaan Jadi Energi Kota Bandung Hadapi Berbagai Tantangan
siaran-pers-bersama-bank-bjb-x-persib-3-2
Kembali Berkolaborasi, bank bjb dan PERSIB Satukan Semangat Juara
WhatsApp Image 2026-08-13 at 17.36
Bandung Dorong Transformasi dari Smart City Menuju Data-Driven City