[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FZ2hGzWNJKo[/embedyt]
SUMATRA BARAT,TM.ID: Suasana Kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi saksi dari kunjungan kembali warga Nagari Air Bangis, yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Momentum itu berlangsung pada Rabu 2 Agustus kemarin. Kedatangan mereka bertujuan untuk melanjutkan aksi yang mereka lakukan, dimana mereka meminta agar usulan proyek strategis nasional (PSN) terkait kilang minyak dan petrokimia, yang sebelumnya diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2021, untuk dicabut.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berdialog. Dengan membuka ruang mediasi, ia berusaha mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam masalah ini. Namun, Gubernur Mahyeldi tetap menegaskan bahwa lahan yang menjadi fokus proyek tersebut adalah kepunyaan negara, dan keputusan terkait penggunaan lahan ini telah melalui proses yang berlaku secara hukum.
Warga Nagari Air Bangis secara tegas mengungkapkan keprihatinan mereka terkait dampak yang mungkin terjadi akibat proyek kilang minyak dan petrokimia ini terwujud. Dengan berulang kali mendatangi kantor gubernur, mereka berusaha untuk menyampaikan suara mereka dan mendapatkan jaminan bahwa kepentingan masyarakat lokal juga akan diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait proyek ini.
Keseluruhan situasi mencerminkan upaya dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang adil dan seimbang dalam menghadapi perbedaan pandangan dan kepentingan yang ada. Gubernur sebagai mediator berusaha menengahi konflik, sementara warga mencoba memastikan bahwa kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial juga diperhitungkan dalam proses keputusan terkait proyek tersebut.
