JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung rencana pembangunan pusat family office yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Bali.
Purbaya menilai, proyek tersebut merupakan inisiatif lama yang tidak melibatkan Kementerian Keuangan secara langsung. Ia menyatakan jika pihak DEN ingin merealisasikan rencana itu, maka harus dilakukan secara mandiri tanpa pembiayaan dari APBN.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegas Purbaya kepada pewarta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (14/10/2025).
Purbaya juga menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut.
“Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” ujarnya dengan nada santai.
Belum Pahami Konsep Family Office
Menariknya, Menkeu Purbaya mengaku belum memahami sepenuhnya konsep family office yang tengah didorong Luhut.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” katanya.
Luhut Klaim Sudah Siapkan Sejak Enam Bulan Lalu
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa timnya di DEN telah bekerja selama enam bulan terakhir untuk mempersiapkan pembentukan family office di Indonesia.
“Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan,” ujar Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Ia optimistis bahwa family office tersebut akan terbentuk dalam tahun ini. Luhut juga menyebut telah mendapatkan masukan dari sejumlah pengelola family office dunia, termasuk Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates asal Amerika Serikat yang kini dikenal sebagai penasihat Presiden Prabowo Subianto.
“Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.
Konsep Lama dari Era Jokowi
Sebagai catatan, wacana pembentukan Wealth Management Center atau Family Office sebenarnya sudah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Konsepnya adalah menghadirkan perusahaan swasta yang mengelola kekayaan keluarga-keluarga besar, mirip dengan model private wealth management di Singapura atau Dubai.
Pemerintah disebut berencana menetapkan dua lokasi utama untuk pengembangan family office ini, yakni Bali sebagai hub internasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat ekonomi masa depan.
(Dist)
