BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah akan mulai uji coba penerapan Digitalisasi program bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Program ini diklaim dapat mengurangi 34 juta masyarakat miskin serta menghemat anggaran hingga Rp500 tirliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki permasalahan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Pasalnya, ia mengungkapkan 45 persen program bansos Kementerian Sosial nyatanya tidak tepat sasaran.
“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Program digitalisasi bansos ini merupakan salah satu dari fokus agenda Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan melalui implementasi teknologi.
Hal ini dicapai dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
BACA JUGA
Puan Minta Pemerintah Verifikasi Data Usai Pegawai BUMN Hingga Dokter Masuk Daftar Penerima Bansos
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ini dapat mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Luhut dalam konferensi pers.
Ia juga menyampaikan bahwa sistem digitalisasi bansos ini akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebagai hasil dari penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
Untuk itu, pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan segera melaukan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025 mendatang.
Luhut yang juga ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan, program ini sangat mungkin akan diperluas ke daerah lain apabila uji coba menunjukan hasil yang positif.
Komite akan melihat perkembangan uji coba ini hingga Desember mendatang sekaligus terus melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota lainnya terkait implementasi sistem bansos digital
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” ucap Luhut.
(Raidi/Aak)
