BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. Salah satunya adalah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 orang yaitu YCQ, IAA dan FHM,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa, (12/8/2025).
Adapun inisial IAA adalah Ishfah Abidal Aziz selaku staf khusus (stafsus) Yaqut ketika menjabat sebagai Menteri Agama. Ia juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Budi mengatakan pengajuan larangan berpergian ke Ditjen Imigrasi itu dilakukan pada Senin kemarin, 11 Agustus. Keputusan ini diambil untuk memudahkan penyidikan yang sedang berjalan.
“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Yaqut dan dua orang lainnya bakal dicegah selama enam bulan. Tapi, perpanjangan bisa dilakukan jika penyidik merasa perlu.
“Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan,” ungkap Budi.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penambahan kuota dan penyelenggaraan haji.
Lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa.
“Dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah perkara yang sedang kita tangani ini,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (9/8/2025).
Baca Juga:
Terkait Kasus Kuota Haji, KPK Bakal Panggil Lagi Yaqut
Profil Nasaruddin Umar, Menag Pilihan Prabowo Pengganti Gus Yaqut
Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik rasuah ini.
Adapun kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih.
Jumlah ini tapi masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
(Anisa Kholifatul Jannah)
