BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Upaya memastikan makanan yang dikonsumsi jutaan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dan sesuai prinsip syariat menjadi fokus utama pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan bahwa proses sertifikasi halal untuk seluruh dapur pengolahan MBG bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan kebutuhan mendesak demi perlindungan masyarakat.
Untuk mempercepat langkah tersebut, sedikitnya 3.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) telah dilatih BPJPH agar mampu menerapkan standar halal di dapur pengolahan makanan MBG. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar percepatan sertifikasi halal ini.
“BGN dan dapur-dapurnya berada dalam pemantauan kami. Kepala dapur dilatih dan diberi amanah menjadi kepanjangan tangan BPJPH untuk mengawasi serta memastikan proses produksi mengikuti standar halal,” kata Haikal dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).
Urgensi sertifikasi halal terlihat dari besarnya skala program MBG yang akan berjalan setiap hari dan menyentuh kelompok penerima manfaat yang sensitif, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga masyarakat prasejahtera. Dengan perputaran bahan baku dan proses memasak dalam volume besar, risiko kontaminasi atau penggunaan bahan tak sesuai syariat dinilai semakin tinggi.
Karena itu, para kepala SPPG dilatih sebagai penyelia halal yang bertugas memastikan rantai produksi dari bahan mentah hingga penyajian yang memenuhi standar BPJPH.
“Kepala dapur kami tugaskan sebagai penyelia halal agar mereka bisa memastikan setiap menu diolah dengan memerhatikan prinsip dan nilai halal. Dari sinilah dapur dapat segera memperoleh sertifikat halal,” ujar Haikal.
BPJPH juga aktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan percepatan sertifikasi berjalan efisien di seluruh daerah.
Baca Juga:
Dapur Penyedia MBG Kota Bandung
BGN Bongkar Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, EA Chuzaemi Abidin, menegaskan bahwa urgensi sertifikasi halal dalam program MBG juga menyangkut kepercayaan publik.
“Ini bukan hanya soal mengejar target administratif. Ini tentang memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mengonsumsi makanan yang aman, sehat, dan terjamin kehalalannya,” kata Chuzaemi saat meninjau SPPG di Kota Makassar, Rabu (12/11/2025) lalu.
Ia menambahkan, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan sistem halal berjalan baik di lapangan.
“Ketika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, percepatan sertifikasi halal dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas,” ujarnya.
Dengan cakupan program MBG yang begitu luas dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sertifikasi halal kini menjadi fondasi penting demi menjamin keamanan pangan dan kenyamanan batin para penerima manfaat.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proses sertifikasi secara menyeluruh sebelum program berjalan penuh.
(Budis)
