BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan sikap Pemerintah Provinsi Aceh yang tetap membuka pintu bagi bantuan internasional dalam penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tanah Rencong. Sikap ini menempatkan Aceh pada jalur kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat yang menyatakan Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong, tetap ikhlas kita terima,” ujar Mualem di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, dikutip dari cnn Indonesia, Selasa (16/12/2025).
Menurut Mualem, dalam kondisi darurat bencana, pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama tanpa mempersoalkan asal bantuan. Bantuan yang datang, kata dia, langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak di sejumlah wilayah yang kondisinya paling parah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, hingga kawasan Takengon, Beutong, dan Langsa.
Sikap terbuka Pemprov Aceh ini kontras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan bantuan internasional dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Baca Juga:
CEK FAKTA: Video GAM Cegat Bantuan Banjir Bentrok dengan TNI
Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Prabowo mengungkapkan sejumlah pemimpin negara telah menawarkan bantuan, namun pemerintah pusat memilih mengandalkan kemampuan nasional.
“Saya bilang terima kasih atas concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk mendukung penanganan bencana, terlebih dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyaluran dana taktis sebesar Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak dan Rp4 miliar bagi setiap kabupaten atau kota terdampak.
Di sisi lain, Pemprov Aceh justru mengambil langkah proaktif dengan membuka komunikasi langsung ke komunitas internasional. Selain menerima bantuan dari pihak swasta luar negeri, pemerintah daerah juga telah mengirimkan surat resmi kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, untuk mendukung penanganan pascabencana di Aceh.
Mualem sebelumnya juga menyatakan tidak akan mempersulit masuknya bantuan internasional selama bertujuan membantu pemulihan masyarakat Aceh. Ia menilai skala kerusakan dan sebaran wilayah terdampak membutuhkan dukungan luas, termasuk dari mitra internasional yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana.
Saat ini, status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh telah diperpanjang selama 14 hari, terhitung 12 hingga 25 Desember 2025. Perpanjangan tersebut dilakukan karena proses penanganan masih memerlukan koordinasi intensif, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, hingga perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik.
(Budis)
