JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengeluarkan kebijakan darurat dengan meniadakan kewajiban penggunaan barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite (RON 90) di wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera.
Bahlil mengatakan, Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan dalam situasi tanggap darurat.
“Tidak perlu pakai barcode. Ini untuk mengantisipasi gangguan distribusi,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Rabu (3/12/2025).
Menurut Bahlil, keputusan tersebut bersifat sementara. Pemerintah menilai bencana hidrometeorologi telah memicu gangguan luas pada pasokan BBM dan listrik, disertai terputusnya internet serta akses transportasi yang lumpuh akibat longsor dan jembatan yang ambruk di sejumlah lokasi.
Ia meminta masyarakat mematuhi kebijakan tersebut secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan di lapangan.
“Jangan disalahgunakan. Pakai sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Baca Juga:
JNE Peduli Bencana: Gratiskan Ongkir Bantuan ke Aceh, Sumut Sumbar, dan Sekitarnya
DPR Desak Pemerintah Rumuskan Mitigasi Pendidikan Usai Ribuan Sekolah Terdampak Banjir Sumatera
Kebijakan relaksasi ini diharapkan memperlancar suplai BBM untuk operasional logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terhambat akses menuju kawasan terdampak.
PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman BBM dan menambah armada mobil tangki serta personel distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan.
Pemerintah bersama BPH Migas juga memberikan kelonggaran operasional agar alokasi BBM dapat dipindahkan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, menyesuaikan perubahan kondisi akses pasca bencana.
Di sisi lain, Bahlil memastikan pemulihan listrik, BBM, dan LPG di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat terus dikebut. Seluruh jaringan energi di daerah tersebut sebelumnya lumpuh akibat dampak banjir bandang.
Dalam kunjungannya ke posko pengungsian di Pinangsori, Tapanuli Tengah, Bahlil menegaskan relaksasi barcode akan berlaku hingga situasi kembali normal.
Ia menyebut kebijakan itu diberlakukan serentak untuk seluruh wilayah terdampak.
“Kami sudah keluarkan relaksasi bahwa masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu memakai barcode. Ini berlaku untuk Sumut, Sumbar, dan Aceh. Tujuannya mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski stok BBM dan LPG dipastikan aman, distribusi tetap terkendala akibat akses darat menuju SPBU rusak berat. Untuk itu, Kementerian ESDM bersama Pertamina menyiapkan jalur distribusi alternatif melalui transportasi laut dan udara guna mempercepat pemulihan di lapangan.
(Dist)
