JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mencermati aliran bantuan sosial (bansos) dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Selain bansos, Bawaslu RI juga akan melihat kendala geografis, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan implementasi program pemerintah lainnya sebagai poin-poin pengawasan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024).
“Iya, pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu ya,” kata Bagja seperti dilansir Antara.
rahmat Bagja berharap, para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri sampai dengan enam bulan Pilkada selesai.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3/2024).
BACA JUGA: Bentrok dengan Pilkada Serentak, DPR Minta PON Aceh Sumut 2024 Diundur
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara.
(Aak)
