JAKARTA,TM.ID: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait bantuan sosial (bansos) yang makin sering diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024.
Sri Mulyani mengklaim, bahwa pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024).
Ia pun mencontohkan di dalam APBN 2023 pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tujuan bantuan sosial sebanyak Rp 476 triliun. Bansos yang dianggarkan pada 2023 itu, kata dia, terdiri dari beberapa jenis Seperti, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima.
BACA JUGA: Jokowi Klaim Bantuan Pangan sebagai Upaya Tanggulangi Krisis
Pada 2023, kata dia, pemerintah juga mengadakan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Ia mengatakan BLT El Nino itu diberikan untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan.
“BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser,” kata dia, melansir CNBC.
Sri Mulyani mengatakan bansos lainnya yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 adalah subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, dan bantuan pangan.
“Sudah ada dalam APBN nilainya Rp 476 triliun, kata dia.
Menurut Sri Mulyani, pola yang sama juga ada pada pemberian bansos 2024. Dia mengatakan bansos untuk tahun ini sudah dianggarkan di APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023. Anggaran bansos ini, kata dia, juga ada dalam UU APBN yang disetujui oleh DPR.
Dia mengatakan bansos telah dibagi ke pos-pos, namun realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Termasuk jika ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bansos itu diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Bantuan itu akan diberikan di bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.
(Dist)
