BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Diduga terlibat dalam praktik perdagangan beras yang melanggar ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan 212 produsen beras ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung.
“Temuan ini hasil kerja lapangan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya. Kami sudah serahkan seluruh data ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti,” kata Amran mengutip katadata.
Dari total 268 merek beras yang diinvestigasi, sebanyak 212 merek terbukti bermasalah. Hasil uji laboratorium di 13 titik pada 10 provinsi menunjukkan 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21% memiliki berat yang tidak sesuai label. “Ini sangat merugikan masyarakat. Tidak boleh dibiarkan,” ujar Amran.
Baca Juga:
Pemerintah Cairkan Bansos Beras 20 Kg Mulai Awal Juli 2025
Kementan Kirim 1.000 Burung Hantu Predator Hama Tikus ke Majalengka
Amran menyoroti kejanggalan harga beras di tengah peningkatan produksi nasional. Badan Pangan Dunia (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, melebihi target nasional sebesar 32 juta ton.
“Kalau dulu harga naik karena stok terbatas, sekarang stok melimpah, produksi tinggi, tapi harga tetap tinggi. Ini indikasi kuat adanya penyimpangan,” ujar dia. Amran memperkirakan, kerugian konsumen akibat praktik curang ini bisa mencapai Rp99 triliun. Salah satu modusnya adalah mengemas ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium dengan harga lebih mahal. (_usamah kustiawan)
